Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menegaskan bahwa program pendidikan gratis yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tidak bisa direalisasikan secara instan.
Menurutnya, keberhasilan program semacam ini memerlukan proses yang terstruktur dan tahapan yang matang.
“Setiap kebijakan publik memerlukan waktu, perencanaan, dan penyesuaian anggaran. Pendidikan gratis pun demikian,” ujarnya, Senin (9/6/25).
Ekti menyampaikan bahwa pihak legislatif tetap berkomitmen mengawal setiap kebijakan prioritas, termasuk dalam mewujudkan pendidikan tanpa biaya bagi masyarakat.
Ia mengapresiasi langkah Pemprov yang telah mulai menjalankan program Gratispol dan Jospol bagi mahasiswa baru di tahun anggaran 2025.
Program ini, menurutnya, merupakan tahap awal yang akan dilanjutkan dan diperkuat dalam APBD tahun berikutnya.
“Masyarakat akan mulai merasakan manfaatnya secara bertahap. Ini bukan janji kosong, tapi proses yang sedang berjalan,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Ia juga menjelaskan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi menyetujui anggaran, melainkan juga turut serta dalam memastikan arah kebijakan daerah berjalan sesuai visi-misi kepala daerah.
Peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah dianggap penting untuk menjaga konsistensi implementasi program-program unggulan.
“Janji kampanye harus diterjemahkan menjadi program yang realistis dan berkelanjutan. Di situlah fungsi kami sebagai lembaga legislatif,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ekti menekankan pentingnya edukasi publik terkait proses birokrasi pemerintahan.
Ia menilai bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tahapan pelaksanaan kebijakan sering kali menimbulkan persepsi negatif, seolah-olah program tidak berjalan.
“Padahal bukan tidak dilaksanakan, hanya saja masyarakat belum memahami alur dan tahapan yang harus dilalui. Ini yang perlu terus dikomunikasikan,” jelasnya.
Ia berharap agar koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat terus ditingkatkan, demi mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor, terutama bidang pendidikan.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
