Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Darlis Pattalongi, menyatakan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan langkah positif. Namun, ia menegaskan program ini harus dibarengi perhatian terhadap kualitas pendidikan.
Darlis menilai keringanan biaya bukan satu-satunya ukuran kemajuan. Ia menekankan pentingnya kesejahteraan dosen, kelengkapan fasilitas, serta kesiapan institusi dalam mencetak lulusan unggul.
“UKT gratis penting, tapi kualitas tidak boleh dikorbankan,” ujarnya, Sabtu (21/6/25).
Ia juga menyoroti praktik sekolah yang tidak mencantumkan guru honorer dalam laporan administrasi. Menurutnya, tindakan ini mencederai etika pendidikan. Meski tetap mengajar, tenaga honorer kerap tidak diakui demi kepentingan akreditasi.
“Guru honorer punya peran penting. Menyembunyikan mereka hanya demi nilai sekolah, itu tidak adil,” kata Darlis.
Darlis menyebut pembenahan data pendidikan sebagai langkah mendesak. Data yang valid diperlukan agar kebijakan tepat sasaran. Ketidaktepatan data bisa memicu kebijakan meleset dari kebutuhan.
Ia juga mendorong program UKT gratis dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda), bukan hanya Peraturan Gubernur. Menurutnya, Perda memberi kekuatan hukum dan menjamin kesinambungan program.
“Perda membuat program lebih stabil. Tidak bergantung pada siapa yang menjabat,” jelasnya.
Meski mendukung inisiatif Pemprov, Darlis mengingatkan agar fokus tidak hanya pada jumlah mahasiswa penerima bantuan. Mutu lulusan tetap harus menjadi prioritas.
“Bukan hanya soal masuk kuliah, tapi apa yang mereka dapatkan di dalamnya,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis: NA
