Samarinda – Meski berbagai program bantuan pemerintah telah digulirkan, akar permasalahan sosial seperti putus sekolah dan keterbatasan layanan kesehatan dasar masih menjadi keluhan yang terus berulang di Kalimantan Timur (Kaltim).
Masalah ini mencuat dalam berbagai forum serap aspirasi, menunjukkan bahwa solusi yang dihadirkan belum benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sugiyono, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, mengungkapkan bahwa persoalan putus sekolah akibat keterbatasan biaya masih menjadi keluhan utama dari masyarakat di berbagai daerah pemilihan.
Ia menyebut bahwa tidak sedikit anak-anak yang terhenti pendidikannya di tingkat SMA atau mahasiswa yang gagal menyelesaikan kuliah karena tersandung biaya akhir studi.
“Sering kali mahasiswa harus menunda kelulusan hanya karena tidak mampu membayar biaya skripsi atau administrasi akhir. Ini ironi besar di tengah jargon pemerintah soal pendidikan gratis,” ujar Sugiyono, Minggu (22/6/2025).
Menurutnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan yang layak masih menjadi barang mahal bagi sebagian warga Kaltim. Ia menilai program bantuan pendidikan yang selama ini berjalan belum efektif menjangkau kelompok paling rentan.
“Kalau kita serius ingin mengentaskan kemiskinan, maka prioritas pertama haruslah pendidikan. Jangan sampai anak-anak dari keluarga tidak mampu kehilangan masa depan hanya karena tidak punya uang sekolah,” tegasnya.
Selain pendidikan, Sugiyono juga menyoroti masalah stunting yang dinilai tak kalah mendesak. Ia mengungkapkan bahwa keluhan terkait gizi buruk dan minimnya layanan kesehatan dasar untuk ibu dan anak juga kerap muncul saat dirinya menyerap aspirasi warga.
“Masalah stunting ini bukan semata tentang makanan, tapi juga berkaitan dengan edukasi kesehatan yang belum merata. Banyak keluarga yang tidak tahu bagaimana memenuhi kebutuhan gizi anak karena kurang informasi,” jelasnya.
Ia pun mendorong agar perumusan kebijakan daerah tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur semata, melainkan lebih banyak mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan manusia.
“Jika setiap tahun masyarakat mengeluhkan hal yang sama, itu artinya kita belum menyelesaikan akar masalah. Kita harus ubah pendekatan pembangunan agar benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendasar rakyat,” tutup Sugiyono. (ADV DPRD KALTIM)
Penulis NA
