Samarinda – Persoalan banjir yang terus menghantui wilayah hilir Kalimantan Timur, termasuk Samarinda, dinilai bukan semata akibat curah hujan tinggi atau pendangkalan sungai.
Menurut Sugiyono, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, krisis ekologis yang terjadi di kawasan hulu justru menjadi sumber utama masalah yang selama ini luput dari perhatian serius.
“Bicara soal Mahakam, kita sering terjebak pada solusi reaktif seperti pengerukan. Padahal itu hanya mengatasi gejala, bukan menyentuh akar persoalannya,” ujar Sugiyono saat dimintai tanggapan, Minggu (22/6/2025).
Ia menyebutkan, kerusakan hutan di bagian hulu sungai telah melemahkan fungsi alami daerah resapan air. Akibatnya, ketika hujan turun deras, aliran air langsung mengalir deras ke hilir membawa material endapan yang mempercepat sedimentasi.
Sehingga, strategi yang dibutuhkan saat ini bukan hanya pengerukan berkala, tapi sebuah kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang menyeluruh dan berorientasi jangka panjang. Salah satu instrumen pentingnya adalah reboisasi.
“Rehabilitasi hutan harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Kalau kita biarkan kawasan tangkapan air rusak, maka pendangkalan akan terus terjadi. Ini bukan urusan satu-dua tahun, tapi menyangkut masa depan Sungai Mahakam sebagai sumber kehidupan,” tegasnya.
Sugiyono juga mengingatkan bahwa solusi struktural seperti normalisasi atau pengerukan hanya efektif di lokasi-lokasi terbatas, bukan untuk keseluruhan sistem sungai. Apalagi Sungai Mahakam membentang sepanjang ratusan kilometer dan melintasi berbagai karakter geografi.
Lebih lanjut, ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas alih fungsi lahan dan pertambangan di kawasan hulu yang memperparah kerusakan lingkungan.
Menurut data WALHI Kaltim, lebih dari 40 persen hutan di provinsi ini telah mengalami degradasi dalam dua dekade terakhir.
“Selama kita tidak tegas dalam menjaga hutan dan sumber air di kawasan atas, maka setiap tahun kita akan menghadapi masalah yang sama: banjir, lumpur, dan darurat air bersih,” kata Sugiyono.
Sebagai wakil rakyat yang membidangi infrastruktur dan lingkungan, Sugiyono mendorong pemerintah provinsi untuk meninjau ulang pendekatan dalam menangani Mahakam.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian jangka panjang hanya bisa dicapai melalui pendekatan ekologis, bukan teknis semata.
“Kita butuh keberanian untuk mengubah pola. Bukan hanya berpikir proyek, tapi berpikir keberlanjutan,” tandasnya. (ADV DPRD KALTIM)
Penulis NA
