Samarinda – Masalah infrastruktur jalan di pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), kembali mencuat. Anggota DPRD Kaltim, Guntur, mengkritisi lambannya perbaikan akses jalan di daerah tersebut, terutama di kawasan yang rawan banjir dan sulit dijangkau.
Menurut Guntur, sebagian besar jalan penghubung antarkecamatan di Kukar dibangun di atas lahan rawa dan sejak awal tidak dirancang untuk tahan terhadap kondisi ekstrem seperti genangan air berkepanjangan.
Ia menyayangkan kebijakan teknis yang memprioritaskan pengaspalan pada jalur-jalur tersebut, meskipun karakteristik geografis wilayah tidak mendukung penggunaan aspal sebagai material utama.
“Kalau jalan yang sering tergenang air hanya ditambal dengan aspal, tentu cepat rusak. Idealnya memang menggunakan semen sejak awal, apalagi jalan itu dulunya hanya ditimbun seadanya dari rawa,” ujar Guntur, Rabu (25/6/2025).
Politisi asal daerah pemilihan Kukar ini menambahkan bahwa persoalan tersebut bukan hal baru. Warga di pedalaman seperti Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan telah lama bergantung pada akses jalan yang kondisinya memprihatinkan.
Ia menilai perlunya percepatan dalam pembangunan jalan berbasis semenisasi agar konektivitas wilayah tidak semakin tertinggal.
“Pemerintah daerah memang sudah mulai semenisasi di beberapa titik. Tapi prosesnya lambat. Padahal jalur ini vital, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun untuk mendukung mobilitas ekonomi daerah,” tegasnya.
Guntur juga menyoroti tantangan geografis Kukar yang memiliki luas wilayah signifikan namun dihuni oleh jumlah penduduk yang tersebar.
Ia menyebut, perjalanan darat dari ibu kota provinsi ke kecamatan-kecamatan di hulu Kukar bisa memakan waktu hingga sembilan jam lebih, menandakan bahwa wilayah tersebut masih terisolasi secara infrastruktur.
“Wilayah yang luas memerlukan pendekatan pembangunan yang berbeda. Tidak bisa disamakan dengan daerah padat penduduk tetapi kecil luasnya. Perlu alokasi anggaran yang berpihak pada tantangan riil di lapangan,” tuturnya.
Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim menjadikan pembenahan jalan di Kukar sebagai bagian dari program strategis, mengingat daerah ini juga berperan sebagai salah satu penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Konektivitas antarwilayah, kata dia, harus mendapat prioritas tertinggi agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara kawasan inti dan wilayah penyangga.
“Kukar punya posisi strategis di Kaltim. Kalau aksesnya tidak diperkuat, maka potensi ekonominya juga tidak akan maksimal. Apalagi dengan kehadiran IKN, jalur darat ini akan jadi urat nadi distribusi barang dan jasa,” jelas Guntur.
Ia berharap, kepemimpinan daerah yang baru di Kukar maupun di tingkat provinsi dapat membangun kolaborasi yang lebih konkret, bukan sekadar wacana.
Dalam pandangannya, sinergi antara Pemprov dan Pemkab harus diterjemahkan dalam bentuk percepatan program, terutama untuk pembangunan jalan provinsi yang melintasi wilayah-wilayah sulit dijangkau.
“Jangan sampai daerah pedalaman terus menjadi wilayah yang tertinggal hanya karena akses jalannya buruk. Pemerataan pembangunan harus dirasakan sampai ke pelosok,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM)
Penulis NA
