Samarinda — Masalah banjir yang kerap terjadi di Balikpapan dan Samarinda kembali menjadi sorotan serius DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa, menilai bahwa persoalan ini membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh, mulai dari pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga edukasi kepada masyarakat dan pengembang perumahan.
“Memang hujannya luar biasa deras, ditambah air laut pasang. Jadi air tidak bisa langsung mengalir ke laut, terjadi pertemuan air hujan dan air pasang. Tapi begitu air laut surut, air hujan juga baru bisa mengalir keluar,” ungkap Yusuf, Kamis (26/6/25).
Ia menjelaskan, fenomena curah hujan ekstrem yang bersamaan dengan pasang laut menyebabkan air menggenang dan lambat surut di sejumlah wilayah. Kondisi ini diperparah dengan sistem drainase yang belum optimal di kawasan padat penduduk.
Untuk itu, Yusuf mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Balikpapan yang telah memulai pembangunan kolam retensi atau bosem dengan luas sekitar 10 hektare. Fasilitas ini dirancang sebagai penampung sementara air hujan sebelum dialirkan ke laut, sehingga mengurangi potensi banjir saat intensitas hujan tinggi.
“Saya lihat ada upaya serius dari Pemkot Balikpapan. Salah satunya membangun bosem sebagai penampung air. Ini penting karena debit hujan yang tinggi harus dialihkan dulu sebelum ke laut,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung pentingnya pembangunan sistem drainase di titik-titik rawan banjir, terutama di kawasan MT Haryono dan sekitarnya.
Menurut Yusuf, proyek drainase di koridor Jokotole hingga Mufakat telah dirancang, namun pelaksanaannya masih terbatas karena keterbatasan anggaran daerah.
“Itu proyek besar. Drainase dari Jokotole ke Mufakat sudah dirancang, tapi karena anggaran terbatas, pembangunannya bertahap,” katanya.
Selain infrastruktur, edukasi kepada masyarakat juga dinilainya sangat penting. Yusuf menyoroti masih banyaknya kawasan perumahan yang dibangun tanpa memperhatikan sistem drainase, sehingga memperburuk kondisi saat hujan deras.
“Masalah banjir ini juga berkaitan dengan pembangunan perumahan. Harus ada edukasi kepada warga dan pengembang agar melengkapi sistem drainase dengan benar. Banyak perumahan yang tidak memperhatikan hal ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yusuf menilai upaya pengendalian banjir tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Ia mendorong agar pemerintah pusat turun tangan, khususnya dalam hal perencanaan infrastruktur jangka panjang dan penyediaan anggaran tambahan.
“Kalau hanya mengandalkan APBD provinsi atau kota, tentu terbatas. Perlu peran pusat untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM)
