Samarinda – Di era keterbukaan digital yang terus berkembang, dinamika komunikasi antara masyarakat dan pemerintah semakin intens. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengingatkan agar kritik publik, terutama di media sosial, tidak ditanggapi dengan respons emosional atau tindakan kontra-produktif.
Menurutnya, suara dari ruang digital justru mencerminkan kepedulian, bukan ancaman.
“Jika masyarakat masih menyuarakan pendapatnya, itu berarti mereka peduli. Yang harus diwaspadai justru saat mereka memilih diam,” ujar Ananda, Senin (30/6/25).
Politisi PDI Perjuangan itu menyayangkan masih adanya pola respons defensif dari beberapa pihak pemerintah terhadap kritik, terutama jika dibalas dengan akun anonim atau keterlibatan buzzer yang memperkeruh suasana. Ia menilai praktik semacam ini hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Penggunaan akun tidak resmi untuk membalas kritik hanya akan memperbesar jarak antara pemerintah dan rakyat. Ini bukan solusi, melainkan sumber apatisme baru,” tegasnya.
Ananda menilai bahwa dalam konteks Kalimantan Timur yang kini memegang peran strategis sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), menjaga ruang publik digital yang sehat menjadi hal mutlak. Kritik seharusnya dianggap sebagai bahan evaluasi, bukan ancaman yang perlu ditekan.
“Ketika kritik dibalas dengan serangan atau pembungkaman, pemerintah sedang melewatkan kesempatan emas untuk menunjukkan kedewasaan dan kesiapan berbenah,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan oleh capaian infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas interaksi sosial antara pemerintah dan rakyat. Terlebih di era digital, masyarakat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif menyuarakan aspirasi dan evaluasi.
“Masyarakat digital hari ini, termasuk netizen, adalah aktor penting dalam dinamika pembangunan. Mereka tidak bisa dikesampingkan hanya karena menyuarakan kegelisahan atau kritik,” jelas Ananda.
Ia menekankan pentingnya membangun demokrasi digital yang dewasa dan terbuka. Menurutnya, pemerintah harus mampu menjadi pendengar yang tulus, bukan sekadar tampil sebagai pembicara dalam ruang publik.
“Kita butuh ruang publik yang dewasa, bukan penuh polarisasi karena respons tidak bijak dari pihak yang tak siap menerima kritik. Pemerintah harus hadir sebagai pendengar, bukan hanya pembicara,” tuturnya.
Dalam momentum menuju Pilkada dan transformasi besar Kalimantan Timur sebagai episentrum pembangunan nasional, DPRD menegaskan bahwa kematangan berkomunikasi adalah prasyarat utama untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah fragmentasi sosial yang lebih luas.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
