Samarinda – Masa depan pengembangan pendidikan tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) tak bisa dilepaskan dari peran strategis Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
Namun hingga kini, kampus negeri yang berlokasi di Balikpapan itu dinilai masih menghadapi tantangan mendasar dalam hal infrastruktur dan koordinasi pembangunan lintas lembaga.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menegaskan perlunya memperkuat sinergi antara ITK dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Menurutnya, langkah percepatan pengembangan kampus tak akan maksimal jika kedua belah pihak belum membangun komunikasi resmi dan berkelanjutan.
“ITK sudah seharusnya mengambil langkah inisiatif dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Pemprov. Ini akan mempermudah sinkronisasi program pembangunan daerah dengan kebutuhan kampus,” ujar Baba, Senin (30/6/25).
Ia menyampaikan bahwa DPRD mendukung penuh pengembangan ITK, namun menekankan bahwa dukungan tersebut perlu dasar formal yang kuat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembaruan nota kesepahaman (MoU) antara ITK dan Pemprov terkait pembebasan lahan kampus seluas 310 hektare, yang hingga kini masih belum selesai secara legalitas.
“Kami siap menjembatani proses perpanjangan MoU terkait lahan. Status hukumnya perlu diperjelas agar pembangunan kampus tidak terhambat oleh aspek legalitas,” tegasnya.
Dalam pertemuan terakhir antara DPRD dan pihak kampus, sejumlah kebutuhan mendesak disampaikan, seperti pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di sekitar kawasan kampus, peningkatan akses jalan utama, serta pembangunan gerbang yang terintegrasi dengan Kebun Raya Sungai Wein di Kilometer 15 Balikpapan.
Menurut Baba, kebutuhan tersebut tidak bisa dipandang sebagai pembiayaan rutin semata. Justru, kata dia, ini adalah bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun ekosistem pendidikan yang layak di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Dukungan terhadap ITK harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang. Kita tidak sedang membicarakan bantuan biasa, melainkan membangun fondasi SDM unggul di masa depan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengembangan perguruan tinggi tidak bisa berjalan sepihak. Pemerintah membutuhkan data dan masukan dari kampus, sementara kampus pun perlu memahami prosedur birokrasi agar kebutuhan mereka bisa diakomodasi secara terstruktur.
“Kalau ingin kampus ini maju, maka komunikasi dua arah harus dibangun dengan baik. Kami di DPRD siap menjadi penghubung agar ITK mendapat perhatian dan fasilitas yang sepadan dengan perannya,” tuturnya.
Dengan letaknya yang strategis dan orientasi teknologi yang kuat, ITK disebut-sebut akan menjadi pusat pengembangan SDM yang krusial untuk mendukung transformasi Kalimantan Timur dalam era baru pembangunan nasional.
“Namun, hal itu hanya bisa terwujud jika semua pihak, dari kampus hingga pemerintah daerah, bergerak dalam ritme yang sama,” tandasnya.(ADV)
Penulis : NA
