Samarinda – Dominasi investor dalam pengelolaan aset kelautan di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai sebagai ancaman terhadap kedaulatan daerah. Dalam momentum revisi regulasi pengelolaan Sungai Mahakam, DPRD Kaltim menyerukan agar pemerintah provinsi mengambil alih kendali strategis atas aset-aset pesisir dan laut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan perlunya penguatan posisi pemerintah daerah dalam setiap proyek kelautan. Ia menilai, selama ini porsi kepemilikan dan kendali Pemprov terlalu kecil, menyebabkan arah kebijakan lebih banyak ditentukan oleh pihak swasta maupun pusat.
“Kita tidak bisa hanya jadi penonton di wilayah kita sendiri. Harus ada posisi dominan, minimal 51 persen, agar keputusan penting tetap berpihak pada kepentingan daerah,” tegas Sapto, Selasa (1/7/2025).
Menurutnya, pengelolaan ruang laut, pelabuhan bongkar muat, dan alur transportasi tambang sejauh 12 mil dari garis pantai merupakan hak provinsi yang selama ini belum dioptimalkan.
Ia mengingatkan bahwa tanpa penguatan kontrol, pemerintah daerah akan terus berada di posisi lemah dalam negosiasi investasi.
Ia juga menyoroti minimnya kontribusi sektor kelautan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), padahal potensi ekonomi wilayah pesisir sangat besar. Dari sembilan sektor yang terpetakan, hanya empat yang memberikan hasil signifikan.
“Banyak skema kerja sama yang justru menguntungkan operator, bukan daerah. Pola 50:50 seperti yang dilakukan dengan Pelindo terlihat adil, tapi praktiknya membuat kita kehilangan posisi tawar,” kata Sapto.
DPRD mendorong agar pemerintah daerah lebih aktif mendorong peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjadi ujung tombak pengelolaan aset. Sebab, BUMD harus diberi peran bukan sekadar sebagai pelaksana teknis, tapi juga pemegang kepentingan daerah secara penuh.
“Dengan penguatan BUMD, kita bisa menyusun kebijakan lebih strategis. Tapi tentu harus ada transparansi, proyeksi bisnis yang realistis, dan pertanggungjawaban yang jelas dari setiap penyertaan modal,” tambahnya.
Isu keberlanjutan juga tak luput dari perhatian. Sapto mendorong agar konsep pelabuhan ramah lingkungan (green port) diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan wilayah utara Kaltim. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tak boleh mengorbankan ekosistem pesisir yang rentan.
“Green port itu bukan sekadar jargon. Kita harus menjadikannya prinsip dasar, terutama karena kerusakan lingkungan laut akan berdampak langsung pada masyarakat pesisir,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa revisi peraturan pengelolaan Mahakam harus dilihat sebagai titik balik dalam menata ulang relasi kuasa antara pusat, daerah, dan pihak swasta.
Pemerintah daerah, katanya, tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam proyek-proyek strategis nasional.
“Kita sedang berbicara soal kedaulatan. Sudah waktunya daerah memegang kendali penuh atas sumber daya miliknya sendiri,” tutup Sapto. (ADV DPRD KALTIM)
Penulis NA
