Samarinda – Persoalan kekurangan tenaga medis di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan serius. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai kondisi ini sudah berada dalam tahap mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan strategis yang berkelanjutan.
Berdasarkan data yang ia ungkap, Kaltim saat ini hanya memiliki sekitar separuh dari total kebutuhan ideal sebanyak 4.000 tenaga kesehatan.
Ketimpangan ini menurutnya berdampak langsung pada kualitas pelayanan, terutama di wilayah pelosok yang belum terjangkau fasilitas memadai.
“Idealnya satu dokter melayani seribu pasien. Tapi kenyataannya, kita masih jauh dari standar itu,” ungkap Andi, Selasa (8/7/25).
“Kondisi ini tentu jadi tantangan besar dalam pemenuhan layanan dasar kesehatan”, lanjutnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Andi mendorong pemanfaatan teknologi sebagai solusi jangka pendek. Salah satu yang ia tekankan adalah pengembangan telemedicine layanan kesehatan berbasis digital yang dinilai efektif menjangkau daerah terpencil, terlebih dengan semakin membaiknya konektivitas internet di berbagai wilayah.
“Teknologi harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Telemedicine bisa menjadi alternatif strategis untuk menjangkau masyarakat yang belum tersentuh tenaga medis,” ujarnya.
Selain pendekatan teknologi, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan institusi pendidikan, khususnya fakultas kedokteran di luar Kaltim.
Ia mendorong adanya kemitraan guna mempercepat distribusi tenaga medis ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di provinsi ini.
Namun, solusi jangka panjang tetap terletak pada pembangunan sumber daya manusia lokal. Untuk itu, Andi mendorong pemerintah memberikan beasiswa khusus bagi putra-putri daerah yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang kesehatan, dengan sistem ikatan dinas agar mereka dapat kembali dan mengabdi di kampung halaman.
“Ini adalah bentuk investasi jangka panjang. Kita perlu memfasilitasi generasi muda Kaltim untuk menjadi tenaga medis, agar nantinya mereka dapat memperkuat layanan kesehatan di daerah mereka sendiri,” tegasnya.
Sebagai langkah tambahan, ia juga mengusulkan agar pemerintah mengatur skema rotasi tenaga medis dari perkotaan ke wilayah 3T, disertai dengan insentif khusus sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.
“Tanpa strategi yang terukur dan dukungan kebijakan yang konsisten, krisis tenaga medis bisa menjadi penghambat serius bagi pembangunan sistem kesehatan di Kaltim,” tandasnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
