BALIKPAPAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah untuk memastikan pemenuhan gizi bagi kelompok rentan di Balikpapan kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah persoalan yang terjadi di internal pelaksana program, khususnya pada Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Balikpapan, memunculkan tanda tanya besar mengenai kualitas pengelolaan dan pengawasannya.
Salah satu titik perhatian adalah penghentian operasional dapur MBG yang berlokasi di Hotel Royal Suite, Jalan Syarifuddin Yoes, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Dapur tersebut tercatat kembali berhenti beroperasi, setelah sebelumnya pernah mengalami kejadian serupa.
Informasi yang dihimpun wartawan kami menyebutkan bahwa penghentian dapur bukan disebabkan kasus keracunan, namun diduga akibat perselisihan internal antara pihak SPPG dan mitra penyedia dapur. Persoalan administratif disebut menjadi pemicu utama konflik yang berujung pada penghentian operasional sementara.
Hingga saat ini, pihak SPPG belum memberikan penjelasan rinci mengenai konflik tersebut. Koordinator Wilayah BGN Balikpapan, ketika dikonfirmasi, menyampaikan bahwa penghentian operasional hanya bersifat sementara untuk alasan penataan dan renovasi fasilitas dapur agar sesuai standar kelayakan.
Ditemui terpisah, Ibu Joice, selaku salah satu mitra penyedia dapur MBG, membantah adanya konflik internal, dan menegaskan bahwa penghentian operasional murni disebabkan proses pembenahan fasilitas dapur yang sedang berlangsung.
“Bulan Oktober lalu, betul kami sempat tutup dikarenakan dapur ada yang perlu kami benahi dan menambahkan bangunan untuk dua ruangan,” jelasnya ketika diwawancarai.
Meski begitu, pihak mitra tidak menjelaskan lebih lanjut alasan renovasi baru dilakukan setelah dapur sudah berjalan memberikan layanan kepada masyarakat.
Namun, penyampaian tersebut dipertanyakan sejumlah pihak, mengingat penghentian dapur terjadi tanpa ada pengumuman resmi kepada publik mengenai penyebabnya.
Dugaan Kasus Kekerasan di Dapur MBG Manggar
Tak berhenti di situ, sumber internal yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan adanya dugaan kasus pemukulan di Dapur MBG Manggar yang melibatkan oknum SPPG dan relawan. Peristiwa ini disebut terjadi beberapa waktu lalu dan memicu kegelisahan di antara para relawan yang bekerja di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, kami masih terus mengonfirmasi kebenaran kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Tidak ada keterangan resmi yang diberikan terkait dugaan tindak kekerasan di lingkungan dapur MBG.
Program Belum Sepenuhnya Menyasar Target Penerima
Selain persoalan internal dan operasional, pelaksanaan MBG di Balikpapan juga disebut belum menyentuh seluruh target penerima manfaat, terutama pada kelompok 3B (Bumil, Busui dan Balita) yang menjadi prioritas utama program nasional pemenuhan gizi.
Sejumlah warga mengaku belum mendapatkan informasi jelas mengenai mekanisme distribusi dan akses penerimaan bantuan gizi tersebut.
“Kami tidak tahu harus daftar ke mana dan siapa yang mengurus. Di lapangan seperti tidak ada koordinasi,” ujar seorang ibu rumah tangga di Balikpapan Selatan, Rabu (10/12).
Publik Bertanya: Ada Apa dengan Dapur MBG Balikpapan?
Rangkaian persoalan — mulai dari konflik internal, penghentian operasional dapur, dugaan tindakan kekerasan, hingga belum terpenuhinya target penerima manfaat — menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas kinerja Korwil BGN Balikpapan dan SPPG Kota Balikpapan.
Kurangnya transparansi dan lemahnya pengawasan diduga menjadi faktor utama munculnya masalah berulang.
Masyarakat menilai, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksana program MBG di Balikpapan sangat mendesak untuk dilakukan, agar tujuan mulia pemenuhan gizi masyarakat tidak terhambat oleh persoalan internal tanpa penyelesaian.
Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari Kepala SPPG Kota Balikpapan maupun Koordinator Wilayah atas keseluruhan temuan tersebut.
Publik Menunggu Transparansi
Program MBG semestinya menjadi solusi meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, jika pelaksanaan di lapangan justru penuh polemik, maka kepercayaan publik berpotensi runtuh.
Menjelang evaluasi akhir tahun, masyarakat Balikpapan berharap pemerintah kota, SPPG, dan BGN berani membuka informasi secara jujur dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menyebabkan terganggunya pelayanan.
