Samarinda — Insiden tabrakan kapal tongkang dengan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) Samarinda kembali terulang. Minggu subuh (4/1/2026), armada air kembali menyenggol struktur jembatan yang menjadi urat nadi penghubung kawasan hulu Sungai Mahakam.
Peristiwa ini tak hanya memantik kekhawatiran warga, tetapi juga membuka kembali persoalan lama: siapa yang paling berwenang menyatakan jembatan aman atau tidak dilalui?
Keresahan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kalimantan Timur, Rabu (7/1/2026). Sejumlah pihak dihadirkan, mulai dari Pelindo, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPPJN), hingga Dinas PUPR Kaltim. Namun, alih-alih mendapat satu suara, forum justru memperlihatkan perbedaan pernyataan yang kian membingungkan publik.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun , secara tegas meminta kejelasan soal standar keamanan Jembatan Mahulu pasca-tabrakan. Ia menilai, perbedaan pernyataan antarpejabat berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Ini sangat tumpang tindih informasinya. Dinas PUPR bilang aman, tapi ada pernyataan lain yang seolah memberi sinyal sebaliknya. Yang mana yang harus dipercaya?” ujar Afif dalam RDP.
Di satu sisi, Dinas PUPR Kaltim menyatakan jembatan masih layak dilalui. Kepala Dinas PUPR Kaltim, Fitra Firnanda, menegaskan bahwa pengujian teknis telah dilakukan segera setelah benturan terakhir.
“Kami sudah melakukan pemeriksaan teknis. Dari hasil pengujian, tidak ditemukan perubahan struktur yang mengkhawatirkan. Secara teknis, jembatan masih aman untuk dilalui,” jelas Fitra.
Namun pernyataan tersebut beririsan tajam dengan sikap Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Ia justru menegaskan tidak merekomendasikan kapal ponton atau tongkang melintasi Jembatan Mahulu sebelum fender atau sistem pengaman terpasang.
“Kalau fender itu belum ada, kami tidak merekomendasikan untuk dilewati,” kata Rudy Mas’ud kepada awak media, Senin (5/1/2026).
Perbedaan nada ini memicu kritik keras dari Afif. Menurutnya, ketidaksinkronan pernyataan pejabat bukan persoalan sepele, karena menyangkut keselamatan publik.
“Ini bukan urusan kecil. Ini menyangkut nyawa masyarakat. Saya sebagai perwakilan rakyat meminta agar ini segera diclearkan. Jangan sampai masyarakat bingung dan justru menimbulkan kericuhan,” tegasnya.
Afif juga menekankan pentingnya satu pernyataan resmi yang tegas dan mudah dipahami publik—apakah Jembatan Mahulu benar-benar aman dilalui kendaraan, serta bagaimana pengaturan lalu lintas sungai agar insiden serupa tak terus berulang. (Mujahid)
