Tenggarong – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, menegaskan pentingnya mengimplementasikan visi-misi “Kukar Idaman Terbaik” secara konkret demi kemajuan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kukar.
Dalam keterangannya, Ahmad Yani menilai bahwa visi dan misi Kukar Idaman Terbaik merupakan konsep pembangunan terbaik yang harus dijalankan dengan keseriusan. Ia menegaskan bahwa pemerintah kabupaten bersama seluruh elemen, termasuk DPRD, harus bekerja secara optimal dan menunjukkan hasil nyata di lapangan.
“Visi-misi Kukar Idaman Terbaik itu sangat baik, tapi harus dibuktikan. Jangan hanya jadi tulisan di atas kertas. Intinya, kerja dan kerja. Semua harus dilakukan secara gotong royong untuk mewujudkan Kukar yang lebih maju,” tegas Ahmad Yani saat ditemui di Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD Kukar, Kamis, (7/08/25).
Ahmad Yani juga menekankan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi kontrol, khususnya dalam pengawasan terhadap pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.
“Kami dari DPRD berkewajiban melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran. Baik pembangunan di desa, kecamatan, hingga kabupaten. Dana yang digunakan harus tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Pemerataan Pembangunan Desa-Kecamatan Jadi Sorotan
Salah satu poin penting yang disoroti oleh Ketua DPRD Kukar tersebut adalah soal pemerataan pembangunan. Ia menekankan bahwa masih terdapat ketimpangan antar wilayah, terutama di tingkat desa dan kecamatan.
“Kami tidak ingin ada desa atau kecamatan yang merasa dianaktirikan. Pembangunan harus adil, mulai dari infrastruktur jalan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas lainnya. Prinsip keadilan harus menjadi landasan dalam pembagian anggaran,” jelas Ahmad Yani.
Menurutnya, salah satu cara memperbaiki ketimpangan adalah dengan memperkuat infrastruktur dasar sebagaimana yang telah tercantum dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Lewat BUMD
Dalam kesempatan itu, Ahmad Yani juga menyampaikan perlunya mencari alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari industri ekstraktif seperti pertambangan dan migas. Ia menilai selama ini Kukar terlalu bergantung pada dana bagi hasil dari sektor tersebut.
“Kita harus cari opsi lain. Kukar ini punya banyak potensi dari sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Semuanya harus kita optimalkan dengan manajemen yang baik,” ujarnya.
Menurutnya, semua itu sangat bergantung pada kemampuan manajerial dan jiwa wirausaha dalam membaca peluang.
“Kita harus dukung badan usaha milik daerah (BUMD) agar bisa berbisnis dan mendorong PAD. Semua potensi itu ada di Kukar. Jadi perusahaan-perusahaan ini harus dikerjasamakan dengan BUMD, agar bisa berbisnis dan berdampak langsung ke masyarakat.” terangnya.
Ahmad Yani menilai banyak BUMD yang sudah dibiayai APBD justru tidak memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
“Beberapa BUMD yang kita danai pakai APBD justru nggak ngasih keuntungan. Ke depan, ini harus diubah. BUMD yang dibiayai APBD harus bisa memberikan kontribusi PAD. Jangan sampai kita keluarin uang terus, tapi nggak ada yang balik.” bebernya.
Sebagai solusi, ia menyarankan agar BUMD juga diberi peran sebagai kontraktor pelaksana proyek-proyek infrastruktur yang selama ini hanya dikerjakan oleh swasta.
“Kenapa cuma kontraktor swasta yang dikasih kesempatan? Harusnya BUMD bisa ambil bagian juga. Kita bentuk BUMD yang bisa jadi kontraktor pelaksana infrastruktur, dibiayai dari APBD. Kontraktor swasta aja bisa untung, masa BUMD enggak?,” tanyanya.
Ia menegaskan, BUMD tersebut harus dibentuk, dikuatkan, dan diberi ruang untuk bersaing dalam tender proyek-proyek APBD.
“Selama ini nggak ada BUMD yang bergerak di sektor itu dan dibiayai dari APBD. Ke depan ini harus dijalankan. Harus ada kontraktor dari BUMD yang bisa ikut tender APBD dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” pungkasnya. (Mujahid)
