Kutai Kartanegara – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, melaksanakan kegiatan reses belum pada Selasa – Rabu, 5-6 Agustus 2025 di tiga desa yang berada di sekitar kawasan Kutai Kartanegara yang juga merupakan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni Desa Batuah, Desa Bakungan, dan Desa Purwajaya.
Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Yani menyerap langsung berbagai aspirasi warga yang mencakup persoalan infrastruktur, status lahan, hingga dampak aktivitas pertambangan.
Tantangan Pembangunan di Kawasan IKN dan Hutan di Desa Batuah
Ahmad Yani mengungkapkan bahwa sebagian wilayah di Desa Batuah tidak hanya termasuk dalam area IKN, tetapi juga berada di dalam kawasan hutan. Hal ini menjadi kendala serius bagi masyarakat setempat dalam mengelola lahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena terbentur aturan kehutanan yang ketat.
“Kalau sebuah desa sudah ada dusun, RT, dan warganya tinggal menetap di situ, semestinya mereka difasilitasi pembangunan. Tapi bagaimana mau membangun kalau status lahannya masuk kawasan hutan? Ini menjadi dilema yang perlu mendapat perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” tegasnya.
Dalam kunjungannya ke Desa Batuah, Ahmad Yani juga menyoroti kondisi SD 018 yang mengalami kerusakan cukup parah. Beberapa ruang kelas sudah tidak layak pakai, plafon runtuh, WC tidak berfungsi, dan halaman sekolah juga dalam kondisi memprihatinkan.
“Sekolah ini adalah tempat mencetak generasi masa depan, tapi infrastrukturnya justru tidak menunjang. Ini harus menjadi perhatian kita bersama agar anak-anak di daerah penyangga IKN tetap mendapat layanan pendidikan yang layak,” katanya.
Jalan Penghubung dan Bencana Alam Akibat Lubang Tambang di Desa Purwajaya
Sementara itu di Desa Purwajaya, Ahmad Yani menyoroti pentingnya pembangunan akses jalan di Jalan Pelita, yang menghubungkan desa tersebut dengan Desa Loa Duri Ilir. Jalan sepanjang 3 kilometer itu belum sepenuhnya dibangun, padahal merupakan jalur penting antardesa.
“Jalan ini statusnya jalan kabupaten, dan belum tuntas pengerjaannya. Warga sangat berharap ini segera dituntaskan,” jelasnya.
Masalah lainnya yang mengemuka di Purwajaya adalah soal banjir dan longsor yang kerap terjadi akibat lubang bekas tambang yang tidak direklamasi dengan baik. Saat hujan deras, air dari lubang tambang meluap dan membahayakan warga sekitar.
“Ini jelas harus ditangani serius. Bekas tambang yang dibiarkan bisa jadi bencana. Kita minta pihak terkait turun tangan,” tegasnya.
Minimnya Dukungan Pembentukan Kelompok Usaha di Desa Bakungan
Di Desa Bakungan, warga mengeluhkan sulitnya membentuk kelompok-kelompok usaha seperti pertanian, UMKM, maupun perikanan. Padahal, keberadaan kelompok tersebut menjadi syarat utama untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Warga kesulitan karena tidak ada fasilitasi dari pemerintah desa untuk pembentukan kelompok. Ini sangat disayangkan, apalagi potensi ekonomi di desa itu cukup besar,” kata Ahmad Yani.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung masalah rekrutmen tenaga kerja perusahaan lokal yang dinilai tidak berpihak pada warga setempat.
“Banyak warga yang mengeluhkan tidak diberdayakan oleh perusahaan lokal di daerah tersebut, justru pekerjanya didatangkan dari luar. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua,” tutupnya. (Mujahid)
