Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, kembali menyuarakan kegelisahan masyarakat Balikpapan terkait minimnya jumlah SMA dan SMK negeri.
Kondisi ini dinilai kian memprihatinkan setiap tahun ajaran baru, ketika ratusan lulusan SMP tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung.
“Balikpapan ini memang sangat kritis. Tahun ini banyak sekali siswa yang setelah lulus dari SMP negeri tidak tertampung di SMA atau SMK negeri,” kata Nurhadi, Jum’at (8/8/2025).
Data yang disampaikan Nurhadi memperlihatkan ketimpangan mencolok yaitu 28 SMP negeri berbanding hanya 9 SMA negeri dan 6 SMK negeri.
Ketidakseimbangan ini, menurutnya, merupakan persoalan struktural yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kaltim, mengingat pendidikan menengah merupakan wewenang provinsi.
Lebih lanjut, ia menyinggung proyek pembangunan SMK Negeri 7 yang hingga kini belum juga terealisasi, meskipun sudah diwacanakan sejak lima tahun lalu. Ia menyebut lambannya progres tersebut sebagai kegagalan perencanaan lintas periode.
“SMK 7 itu sudah lima tahun digadang-gadang, tapi sampai masa jabatan Pak Gubernur kemarin habis, tak juga terealisasi,” ucapnya.
Nurhadi pun berharap agar pemerintahan Gubernur Kaltim saat ini, Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, menjadikan penambahan sekolah negeri di Balikpapan sebagai program prioritas.
Sebab, ini adalah misi bersama seluruh anggota DPRD dari daerah pemilihan Balikpapan untuk menjawab kebutuhan nyata warga kota.
Selain isu pendidikan, Nurhadi juga menyoroti pentingnya dukungan Pemprov terhadap pembangunan fasilitas kesehatan di Balikpapan. Ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah kota dan provinsi untuk menjawab kebutuhan layanan dasar masyarakat secara lebih luas.
“Kalau memang ada peluang, tak ada salahnya anggaran provinsi diarahkan ke pembangunan rumah sakit. Ini demi kepentingan masyarakat Balikpapan dan Kaltim secara umum,” ujarnya.
Sebagai penutup, ia menegaskan perlunya peningkatan alokasi bantuan keuangan dari Pemprov ke Balikpapan. Selama ini, katanya, bantuan sosial yang mengalir ke kota tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan kebutuhan dan kontribusi Balikpapan terhadap ekonomi daerah.
“Selama ini dana Bansos ke Balikpapan sangat minim. Mudah-mudahan sekarang bisa lebih deras dan kencang,” pungkas Nurhadi.(Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
