Samarinda – Program pendidikan tinggi gratis di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dikenal dengan nama GratisPol kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyoroti minimnya kejelasan teknis pelaksanaan program tersebut yang dinilai membingungkan masyarakat, khususnya mahasiswa dan orang tua.
Nurhadi menyebut, hingga awal Agustus ini, belum ada penjabaran resmi dari pemerintah provinsi mengenai konsep, sasaran, maupun mekanisme pencairan manfaat dari program yang digadang-gadang sebagai terobosan pendidikan tersebut.
Ia menyayangkan lambannya sosialisasi, padahal antusiasme dan harapan masyarakat terhadap program ini sangat tinggi.
“Kita banyak menerima pertanyaan dari masyarakat. Apa bedanya dengan beasiswa Kaltim Tuntas? Bagaimana teknis pelaksanaannya? Apakah mahasiswa aktif juga mendapat manfaat, atau hanya mahasiswa baru?” ujarnya, Jum’at (8/8/2025).
Menurutnya, kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Jika tidak segera dijelaskan secara rinci, Nurhadi khawatir program ini justru akan menimbulkan kesan eksklusif dan diskriminatif.
Ia juga menyinggung belum adanya kepastian mengenai kelanjutan bantuan pendidikan untuk siswa sekolah, yang semestinya terintegrasi dalam satu skema kebijakan pendidikan inklusif.
Padahal, kata Nurhadi, sektor pendidikan telah mendapat alokasi anggaran yang besar dan seharusnya dikelola secara transparan serta akuntabel.
“Jika tidak segera dijelaskan, maka tujuan program ini bisa gagal sasaran,” tegasnya.
Nurhadi mendesak Dinas Pendidikan dan seluruh instansi terkait untuk segera menyusun pedoman teknis resmi dan melaksanakan sosialisasi menyeluruh.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memperhatikan nasib mahasiswa aktif yang selama ini telah berjuang menempuh pendidikan di tengah keterbatasan.
“Program ini tidak boleh hanya fokus pada calon mahasiswa baru. Mahasiswa aktif juga berhak atas perhatian dan bantuan. Jangan sampai mereka justru merasa dianaktirikan dalam kebijakan yang katanya berpihak pada pendidikan,” tutup Nurhadi. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
