Samarinda – Proses seleksi direksi perusahaan daerah (Perusda) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menuai sorotan. DPRD Provinsi Kaltim mempertanyakan molornya pengumuman hasil seleksi yang semestinya telah dijadwalkan sebelumnya, namun hingga kini belum ada kejelasan dari pihak eksekutif.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai ketidakjelasan jadwal pengumuman tersebut mencerminkan lemahnya komitmen terhadap transparansi publik.
Ia menekankan pentingnya percepatan proses agar operasional Perusda bisa berjalan optimal di bawah kepemimpinan yang sah dan definitif.
“Kalau saya sih kembalikan kepada teman-teman eksekutif ya. Tapi kalau dari kami, berharap semakin cepat semakin baik,” ujar Nurhadi, Jum’at (8/8/2025).
Menurutnya, kekosongan jabatan di tubuh Perusda berpotensi menghambat laju kerja perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada ekosistem ekonomi daerah. Ia menegaskan, kehadiran pimpinan definitif sangat penting untuk memberikan arah dan kepastian dalam pengelolaan perusahaan.
“Kalau pimpinan perusahaannya belum ada, bagaimana bisa mereka bekerja maksimal? Kenyamanan itu penting agar jalannya operasional perusahaan,” tuturnya.
DPRD Kaltim, lanjut Nurhadi, juga telah menjadwalkan pemanggilan perwakilan seluruh Perusda dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna membahas rancangan anggaran tahun 2026, sekaligus menekankan urgensi kejelasan struktur manajemen sebelum masuk ke tahap pembahasan anggaran resmi.
“Apalagi itu mitra kami. Kita akan membicarakan soal anggaran tahun depan. Maka harus jelas siapa yang bertanggung jawab agar pembahasan bisa berjalan efektif,” jelas politisi muda tersebut.
DPRD pun berharap pemerintah provinsi segera memberikan penjelasan terbuka terkait jadwal pengumuman, sekaligus memastikan proses seleksi berlangsung akuntabel dan sesuai dengan prinsip keterbukaan publik. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
