Samarinda – Jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, munculnya fenomena pengibaran bendera bajak laut ala anime One Piece di sejumlah tempat publik menuai perhatian serius, termasuk dari kalangan legislatif di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, angkat bicara dan menilai aksi tersebut berpotensi menodai nilai-nilai kebangsaan jika tidak disikapi secara bijak.
Darlis mengaku prihatin dengan adanya oknum yang memanfaatkan simbol fiksi dalam hal ini bendera Jolly Roger untuk menguji batas ketegasan aparat serta sensitivitas masyarakat terhadap simbol-simbol negara.
Ia menyebut tindakan semacam ini bisa menjadi bentuk provokasi terselubung, terlebih jika dilakukan pada momen-momen yang sakral seperti perayaan kemerdekaan nasional.
“Di tengah semangat kita menyambut Hari Kemerdekaan, pengibaran simbol bajak laut di tempat umum sangat disayangkan. Ini bisa disalahartikan, apalagi kalau tujuannya untuk menguji reaksi aparat atau mengekspresikan ketidakpuasan dengan cara yang salah,” ujar Darlis saat ditemui di Samarinda, Jum’at (8/8/2025).
Politisi PAN itu menekankan pentingnya menempatkan simbol negara, seperti bendera Merah Putih, pada tempat yang semestinya. Baginya, pengibaran bendera nasional bukan sekadar formalitas, melainkan simbol penghormatan terhadap perjuangan para pendiri bangsa.
“Merah Putih itu bukan hanya kain yang dikibarkan setiap Agustus. Ia simbol pengorbanan, simbol persatuan, dan identitas kita sebagai bangsa. Jangan sampai keberadaannya tersisih oleh budaya populer yang tidak kontekstual,” tegasnya.
Meski memahami bahwa sebagian masyarakat khususnya generasi muda menjadikan simbol budaya populer sebagai sarana ekspresi, Darlis mengingatkan agar bentuk kritik atau aspirasi tetap berada dalam koridor hukum dan etika berbangsa.
“Kritik terhadap pemerintah boleh saja, bahkan itu dijamin dalam sistem demokrasi. Tapi jangan menjatuhkan wibawa negara. Ada cara yang lebih tepat untuk menyampaikan pendapat tanpa harus mencederai simbol-simbol nasional kita,” tuturnya.
Ia pun mengajak masyarakat, khususnya anak muda yang aktif di media sosial dan komunitas kreatif, agar lebih bijak dalam mengekspresikan aspirasi. Menurutnya, semangat kreatif harus tetap dibarengi dengan tanggung jawab moral dan kebangsaan.
“Momentum kemerdekaan ini semestinya menjadi refleksi bagaimana kita sebagai generasi penerus mengisi kemerdekaan, bukan malah mengaburkan maknanya dengan aksi-aksi yang tidak mendidik,” katanya.
Darlis juga mengajak aparat penegak hukum untuk lebih sigap dalam merespons fenomena semacam ini. Bukan semata untuk menindak, tetapi juga memberikan edukasi agar masyarakat memahami batas-batas antara ekspresi dan pelanggaran terhadap simbol negara.
“Harus ada upaya bersama pemerintah, aparat, masyarakat, dan tokoh-tokoh pemuda untuk meluruskan arah ekspresi kebebasan. Karena kebebasan tidak berarti tanpa batas. Kita tetap punya tanggung jawab terhadap bangsa ini,” pungkasnya. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
