Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mendorong pemerintah provinsi untuk mempertimbangkan pengadaan helikopter sebagai sarana distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil yang rawan krisis pangan.
Usulan ini muncul sebagai respons terhadap semakin sulitnya akses transportasi darat dan air di sejumlah wilayah Kaltim, khususnya saat musim kemarau.
Menurut Hasanuddin, saat ini Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat menjadi dua wilayah paling terdampak akibat keterbatasan infrastruktur. Ketika krisis pangan terjadi, distribusi logistik kerap kali terhambat karena jalur sungai mengering, sementara jalur darat belum memadai.
“Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya jalur yang memungkinkan adalah udara. Maka, sudah saatnya kita pikirkan serius soal pengadaan helikopter,” tegas Hasanuddin di Samarinda, Jum’at (8/8/2025).
Ia menuturkan, distribusi logistik melalui udara bukanlah hal baru bagi Pemprov Kaltim. Di masa kepemimpinan Pj Gubernur Akmal Malik, pemprov pernah menyewa helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke wilayah terdampak krisis, melalui kerja sama dengan Polda Kaltim dan Kodam VI/Mulawarman. Biaya sewanya kala itu mencapai sekitar Rp2 miliar.
Namun, Hasanuddin mengusulkan agar solusi jangka panjang bisa disiapkan melalui pengadaan langsung, bukan sekadar penyewaan musiman.
Sehingga, helikopter akan menjadi aset strategis pemerintah daerah, tidak hanya untuk Mahulu dan Kubar, tetapi juga untuk menjangkau wilayah-wilayah lain yang secara geografis sulit diakses.
“Kalau kita mengandalkan jalur sungai, saat kemarau debit air surut bahkan kering total di beberapa titik. Ini menyebabkan logistik terlambat sampai. Dampaknya bisa sangat serius bagi warga di sana,” jelasnya.
Meskipun demikian, ia menyadari bahwa pembiayaan pengadaan dan perawatan helikopter memerlukan perhitungan matang. Oleh karena itu, ia mengusulkan alternatif pendanaan melalui sinergi dengan pihak swasta.
“Sumber dananya tidak harus APBD. Kita bisa gandeng perusahaan-perusahaan besar melalui dana tanggung jawab sosial atau CSR mereka,” tuturnya.
“Apalagi banyak yang beroperasi di Kaltim dan seharusnya turut berkontribusi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sekitar,” tambahnya.
Lebih lanjut, helikopter tidak hanya akan bermanfaat untuk keperluan logistik pangan, tetapi juga bisa digunakan dalam situasi darurat seperti evakuasi medis, kebencanaan, serta distribusi alat-alat pendidikan dan kesehatan ke wilayah-wilayah pelosok.
Usulan ini muncul di tengah laporan lonjakan harga pangan akibat krisis distribusi. Di Mahakam Ulu, harga beras sempat menyentuh Rp1 juta per karung 25 kilogram, angka yang dinilai tidak wajar dan sangat membebani masyarakat.
“Ini bukan soal kemewahan, tapi soal kebutuhan mendesak dan kelayakan hidup warga di wilayah terisolasi. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret,” pungkas Hasannudin. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
