Samarinda – Isolasi wilayah darat di Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi sorotan dalam pembahasan prioritas pembangunan Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono, menegaskan bahwa konektivitas darat menuju kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu sudah bukan lagi sebuah alternatif, melainkan kebutuhan dasar yang harus segera diwujudkan.
Ia menyebutkan bahwa kondisi keterisolasian Mahulu telah berlangsung terlalu lama, membuat wilayah tersebut tertinggal dalam banyak aspek, terutama akses layanan publik dan pergerakan ekonomi.
Hingga kini, masyarakat Mahulu masih harus bergantung pada jalur sungai atau udara untuk beraktivitas—dua moda transportasi yang tidak hanya terbatas, tetapi juga mahal.
“Ini bukan tentang membangun kemewahan. Ini soal akses dasar yang menjadi hak warga. Jalan darat ke Mahulu harusnya sudah ada sejak lama,” ujarnya, Sabtu (28/6/2025).
Sugiyono menilai, jalan poros Kutai Barat–Mahulu merupakan salah satu infrastruktur strategis yang seharusnya berada di barisan teratas agenda pembangunan provinsi.
Selain menghubungkan dua kabupaten, jalan ini juga akan memperkuat integrasi kawasan perbatasan dengan pusat-pusat pertumbuhan baru, terutama dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ketika konektivitas dibuka, mobilitas barang dan orang menjadi lebih efisien. Pelayanan pendidikan dan kesehatan bisa menjangkau lebih banyak warga, dan ekonomi lokal akan tumbuh,” katanya.
Lebih lanjut, Sugiyono mendorong agar seluruh proses percepatan pembangunan jalan ini tidak berhenti di tahap wacana atau rencana di atas kertas.
a meminta adanya langkah konkret mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan teknis yang melibatkan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, serta instansi pusat seperti Balai Jalan Nasional.
“Kalau hanya dibicarakan tiap tahun tanpa realisasi, tidak akan ada perubahan. Kami di Komisi III siap mengawal agar jalan ini benar-benar bisa dimulai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa membangun Mahulu bukan hanya soal membuka akses fisik, tapi juga simbol komitmen terhadap pemerataan.
Menurutnya, terlalu lama pembangunan di Kaltim terfokus di kota-kota besar dan kawasan pesisir, sementara wilayah pedalaman seperti Mahulu masih menghadapi keterbatasan mendasar.
“Kalau kita bicara keadilan pembangunan, maka tidak boleh ada wilayah yang dibiarkan terputus. Jalan poros ini bukan hanya jalan fisik, tapi jalan menuju pemerataan yang sebenarnya,” tandasnya. (ADV DPRD KALTIM)
Penulis NA
