Samarinda – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menekankan pentingnya penyusunan anggaran daerah yang tepat sasaran di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri kegiatan Teatrikal Peristiwa Kudatuli di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Jalan A. Wahab Syahranie Nomor 101, Samarinda, Minggu (26/7/2026).
Menanggapi pertanyaan mengenai tantangan ekonomi saat ini, Ananda mengatakan DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, dengan rencana pendapatan daerah tahun 2027 yang disebut mengalami penurunan sebesar 12,51 persen, alokasi anggaran harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Dengan kondisi situasi insecure-an ekonomi yang hari ini, 12,51% rencana pendapatan kita di tahun 2027, ya kita harus berani untuk memperjuangkan anggaran itu betul-betul tepat sasaran,”katanya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim tersebut menjelaskan, pengalokasian anggaran harus mengacu pada target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama untuk peningkatan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, Ananda mengingatkan agar pemerintah tetap memenuhi ketentuan mandatory spending, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, serta tidak mengabaikan pembangunan infrastruktur yang berpengaruh terhadap kelancaran distribusi barang dan stabilitas harga.
“Jangan sampai anggaran pendidikan belum memenuhi mandatory spending yang harusnya 20%, kesehatan pun juga begitu, pun infrastruktur. Ya kan? Kalau infrastrukturnya dari wilayah satu ke wilayah satunya lagi rusak-rusak kan juga jalur logistik distribusi terganggu kan harga juga, iya kan? Jadi kita betul-betul harus menyampaikan dengan berani untuk bisa anggaran untuk masyarakat ini betul-betul tepat sasaran,” tegasnya.
Menurut Ananda, keberanian memperjuangkan anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kesejahteraan warga di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi daerah. (Iqbal Al-Fiqri)
