Samarinda — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Satya Adi Saputra, menilai pendekatan penanggulangan kemiskinan perlu bergeser dari sekadar bantuan tunai menuju strategi jangka panjang yang berfokus pada perluasan kesempatan kerja dan penguatan UMKM.
“Selama lapangan kerja belum tersedia secara memadai, bantuan sosial hanya akan bersifat sementara. Pemerintah harus menciptakan ruang kerja, bukan hanya membagi-bagikan bantuan,” tegas Andi, Minggu (8/6/25).
Ia menyampaikan bahwa kondisi ekonomi di tingkat masyarakat saat ini belum mencerminkan stabilitas yang kerap diklaim di tingkat nasional.
Banyak warga, menurutnya, justru mengalami penurunan daya beli dan kehilangan sumber penghasilan tetap.
Dalam pandangannya, kunci menekan angka pengangguran dan kemiskinan terletak pada pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sektor ini dinilainya sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
“Pelaku UMKM bisa menjadi solusi konkret atas pengangguran jika diberi kemudahan baik dari segi perizinan, akses modal, maupun insentif pajak yang berpihak,” jelasnya.
Andi juga menyoroti persoalan klasik yang kerap dihadapi pelaku usaha kecil, seperti keterbatasan modal usaha dan birokrasi yang rumit.
Padahal, sektor ini punya potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Ia berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, segera memperkuat integrasi kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan ekonomi masyarakat.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian serta transformasi digital yang cepat, menurutnya, pendekatan yang praktis dan adaptif menjadi semakin penting.
“Masyarakat membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar janji. Jika UMKM diberi jalan, maka akan terbuka lapangan kerja baru dan angka kemiskinan bisa ditekan secara signifikan,” tutup Andi.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
