Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengingatkan para pejabat agar tidak bersikap abai terhadap kritik masyarakat yang kian deras mengalir, khususnya di media sosial. Menurutnya, suara rakyat merupakan alarm penting yang menandakan adanya hal yang perlu diperbaiki.
“Setiap kritik harus dilihat sebagai masukan, bukan ancaman. Kalau pejabat alergi kritik, berarti ia lupa siapa yang diwakilinya,” tegas Anhar saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Selasa (9/9/2025).
Ia menilai, perkembangan teknologi telah membuat ruang publik semakin terbuka. Perilaku pejabat kini mudah dipantau, dianalisis, hingga dikritisi masyarakat secara langsung.
“Sekarang semua transparan. Rakyat bisa menilai kinerja kita dalam hitungan menit. Jadi sudah tidak ada ruang untuk menutup-nutupi,” jelasnya.
Menurut Anhar, pejabat yang menolak kritik justru berisiko kehilangan kepercayaan. Ia mengingatkan, sejarah dunia menunjukkan bahwa banyak pemimpin jatuh karena mengabaikan suara rakyat.
“Cukup lihat contoh di Mesir, Irak, bahkan di Indonesia sendiri. People power selalu hadir ketika penguasa tidak mendengar,” ucapnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa amanah jabatan berasal dari rakyat, sehingga sudah sepatutnya kritik dihargai sebagai bagian dari demokrasi.
“DPRD ini milik rakyat, bukan milik pribadi. Kalau kita tidak mau dengar, berarti kita mengkhianati amanah,” lanjutnya.
Anhar juga memberi apresiasi kepada warga Samarinda yang aktif menyuarakan pendapat lewat kanal digital. Ia menilai, hal itu membuktikan tingkat kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
“Kritik di medsos itu tanda rakyat masih peduli. Itu yang harus kita jaga, jangan sampai justru dimusuhi,” pungkasnya. (adv)
