Samarinda — Penyusutan signifikan pada postur APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 memicu sorotan tajam dari Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. Anggaran yang semula disepakati dalam KUA-PPAS sebesar Rp21,35 triliun, kini turun menjadi hanya sekitar Rp15 triliun akibat pemangkasan dana transfer pusat.
Samsun menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas. Ia mengkritisi porsi belanja pegawai yang dinilai masih terlalu besar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami mendukung penuh jika anggarannya diarahkan untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau sebagian besar hanya habis untuk operasional pegawai, ini yang perlu dikoreksi,” ujar Samsun.
Ia mencontohkan adanya OPD yang menghabiskan hingga 80 persen anggarannya untuk TPP, gaji, dan operasional internal.
Menurutnya, pola seperti itu menunjukkan minimnya orientasi pada program kerakyatan yang seharusnya menjadi prioritas, apalagi di tengah kondisi fiskal yang ketat.
“Kalau cuma 20 persen—bahkan mungkin kurang—yang betul-betul dirasakan publik, maka harus kita tinjau ulang. Ini tidak boleh dibiarkan,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam dokumen KUA-PPAS 2026, komposisi anggaran mencakup PAD sebesar Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp9,33 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp362,03 miliar. Terdapat pula proyeksi Silpa mencapai Rp900 miliar.
Namun, pemotongan dana transfer pusat sekitar Rp6 triliun membuat total APBD yang bisa direalisasikan menyusut drastis.
Samsun menilai, dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah harus ekstra cermat dalam menyusun program prioritas dan tidak terburu-buru dalam menyampaikan nota keuangan.
“Karena masih berproses, kita ingin memastikan APBD 2026 terukur dan berpihak pada masyarakat. Kalau nota keuangan terlambat sedikit, tidak masalah—asalkan penyusunannya teliti,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa diskusi lanjutan dengan pemerintah provinsi akan terus dilakukan agar alokasi anggaran tahun depan tidak terjebak pada belanja yang kurang produktif. (AdV/ DPRD Kaltim)
