Kutai Kartanegara — Suasana hangat dan antusiasme warga tampak menyertai perjalanan Reses Masa Sidang III Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, yang berlangsung sejak 24 hingga 31 Oktober 2025. Selama sepekan penuh, politisi yang dikenal dekat dengan masyarakat akar rumput ini menempuh perjalanan panjang ke 12 titik di enam kecamatan di Kutai Kartanegara — dari pesisir Muara Badak hingga pedalaman Kota Bangun dan Loa Kulu.
Bagi Baharuddin, reses bukan sekadar agenda rutin parlemen, melainkan momen mendengarkan langsung denyut kebutuhan rakyat.
“Reses ini adalah kesempatan emas untuk menyapa warga, menyimak keluh kesah mereka, dan memastikan kebijakan daerah berpijak pada realita di lapangan,” ujar Baharuddin di sela kunjungannya di Kecamatan Marangkayu.
Hari Pertama: Menyusuri Desa-Desa Pesisir, Warga Harap Bantuan Perikanan dan Infrastruktur
Agenda perdana reses dimulai dari empat desa di wilayah pesisir — Desa Santan Tengah, Tanjung Limau, Badak Baru, dan Badak Ulu. Daerah-daerah ini dikenal sebagai sentra nelayan tangkap dan petani kecil.
Warga mengutarakan harapan agar pemerintah lebih memperhatikan bantuan di sektor perikanan, UMKM, serta perbaikan infrastruktur jalan desa yang sudah lama rusak.
Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat provinsi.
“Aspirasi masyarakat pesisir adalah prioritas. Kita akan dorong agar bantuan dan perbaikan infrastruktur bisa masuk dalam program strategis provinsi,” tegasnya.
Hari Kedua: Aspirasi Petani dan Ibu Pengajian di Muara Kaman
Perjalanan berlanjut ke Kecamatan Muara Kaman, tepatnya di Desa Bunga Jadi dan Sidokmukti. Di wilayah yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan peternak ini, aspirasi didominasi oleh kebutuhan bantuan pertanian, peternakan, dan dukungan untuk kelompok ibu-ibu pengajian.
Namun, Baharuddin juga menjelaskan kendala yang dihadapi terutama dalam hal bantuan pertanian, yang kini sebagian besar telah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Sejak diberlakukannya aturan baru, kewenangan bantuan pertanian sudah diambil alih pusat. Kita harapkan tahun 2027 kewenangan tersebut dapat kembali ke daerah,” jelasnya.
Hari Ketiga: Menyusuri Ulu Mahakam, Nelayan Minta Mesin Ketinting
Di hari ketiga, Baharuddin menyusuri wilayah Ulu Mahakam, mengunjungi Desa Sebelimbingan dan Kota Bangun Seberang di Kecamatan Kota Bangun. Mayoritas warganya berprofesi sebagai nelayan sungai. Mereka berharap adanya bantuan mesin ketinting untuk meningkatkan hasil tangkapan.
Menanggapi hal itu, Baharuddin menjelaskan batas-batas kewenangan antar level pemerintahan.
“Untuk bantuan di perairan umum seperti Sungai Mahakam, kewenangan ada di kabupaten. Sedangkan provinsi berwenang di laut 0–12 mil. Tapi usulan warga tetap bisa kami perjuangkan melalui skema bantuan keuangan provinsi,” terangnya di hadapan warga.
Hari Terakhir: UMKM dan Peternakan Jadi Fokus Warga Tenggarong–Loa Kulu
Puncak kegiatan reses digelar di empat titik terakhir — Kelurahan Timbau, Loa Ipuh, Desa Ponoragan, dan Desa Jonggon Jaya di wilayah Tenggarong dan Loa Kulu.
Suasana penuh semangat tampak saat warga berinteraksi langsung dengan Baharuddin, menyampaikan aspirasi mereka yang kali ini banyak berkaitan dengan pengembangan UMKM dan sektor peternakan.
“Masyarakat kita kreatif, tapi masih butuh dukungan alat UMKM dan pelatihan. Saya ingin setiap desa punya produk unggulan sendiri,” ujar Baharuddin menutup rangkaian resesnya.
Rangkaian reses ini mencerminkan semangat representasi rakyat yang hidup — bukan sekadar . Dengan total 12 titik Reses di enam kecamatan, Baharuddin Demmu membuktikan komitmennya menjadikan reses sebagai ruang dialog yang produktif antara wakil rakyat dan konstituennya.
“Saya percaya, pembangunan daerah tidak bisa hanya diukur dari anggaran. Ia harus lahir dari suara rakyat sendiri. Itulah esensi demokrasi yang sebenarnya,” tutup Baharuddin dengan nada tegas namun bersahabat. (Mujahid)
