Samarinda —Rencana penghapusan Bantuan Keuangan (Benkeu) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap kabupaten/kota pada tahun 2027 memicu kekhawatiran di daerah Kabupaten/kota.
Dugaan tersebut beredar di tengah belum adanya kesepakatan antara DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim terkait nasib Benkeu dalam program prioritas pembangunan yang dituangkan dalam penyusunan kamus usulan RKPD Kaltim tahun 2027.
Hingga kini, baik DPRD Kaltim maupun Pemprov Kaltim masih menemui titik buntu terkait apakah Benkeu tetap menjadi bagian dari prioritas program pembangunan daerah atau justru akan ditiadakan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan pihaknya memahami kondisi yang dihadapi pemerintah provinsi. Namun demikian, ia meminta agar Benkeu tidak dihapus sepenuhnya.
“Kami juga bisa memahami keadaan Pemprov, tapi saya mohon dan sarankan pada Pemprov termasuk DPRD provinsi janganlah Benkeu kosong sama sekali,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berdampak pada Samarinda, tetapi juga menyangkut seluruh 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Lebih lanjut, Andi Harun memaparkan bahwa dalam nomenklatur anggaran terdapat komponen belanja transfer, di samping kewajiban anggota DPRD provinsi dari masing-masing daerah pemilihan, termasuk Dapil Samarinda, yang memiliki tanggung jawab terhadap konstituennya.
“Untuk Benkeu, apabila nominalnya turun, ya APBD provinsi juga turun. Tapi sedapat mungkin saya sarankan pak gubernur tak mengosongkan Benkeu. Karena kekuatan provinsi itu ada di kabupaten/kota,” jelasnya.
Menurutnya, kemajuan kabupaten/kota akan berdampak langsung pada kemajuan provinsi secara keseluruhan. Karena itu, ia berharap Benkeu tetap dipertahankan meski dengan penyesuaian.
“Artinya kalau kabupaten/kota berhasil itu secara otomatis provinsinya juga maju. Jadi saya ingin menyarankan itu dan mudah-mudahan tidak kosong seperti rumor yang kita dengar,” katanya.
Andi Harun juga mengaku masih menganggap isu penghapusan Benkeu sebagai rumor. Ia meyakini Gubernur Kaltim tidak memiliki rencana untuk mengosongkan bantuan tersebut.
Keyakinan itu diperkuat setelah pertemuannya dengan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Dalam pertemuan tersebut, gubernur disebut menyampaikan komitmen untuk mendukung pembangunan Kota Samarinda.
“Saya kira pak gubernur menyatakan komitmennya untuk membangun Samarinda, dan saya percaya apabila pak gubernur mengatakan itu beliau akan tepati,” tutupnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2026 kota Samarinda menerima benkeu sebesar Rp311,66 milliar, jumlah tersebut menurun dari sebelumnya Rp575,79 milliar atau berkurang Rp264,13 miliar. (Mujahid)
