Kutai Kartanegara — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, kembali melaksanakan kegiatan BESEMPEKAT sebagai tindak lanjut penyerapan aspirasi (reses) tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara Rabu, (8/4/2026) dan menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat.
Forum BESEMPEKAT ini tidak sekadar ajang temu warga, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan strategis yang menghubungkan kebutuhan riil masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam pertemuan itu, berbagai aspirasi mencuat, mulai dari sektor UMKM, perikanan, hingga kebutuhan infrastruktur desa.
Dalam penyampaiannya, Baharuddin mengungkapkan dinamika yang tengah terjadi antara legislatif dan eksekutif di Kalimantan Timur, khususnya terkait pengakomodasian usulan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan.
“Jadi bapak ibu, usulan panjenengan mulai dari UMKM, perikanan, dan lainnya sudah kami susun dalam kamus usulan untuk tahun 2027 melalui Pansus Pokir DPRD Kaltim. Total ada sekitar 160 program yang kami dorong,” ujar Baharuddin di hadapan warga.
Namun demikian, ia menyebut bahwa hingga saat ini usulan tersebut belum sepenuhnya mendapatkan persetujuan dari pihak eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Tapi sampai hari ini, gubernur melalui TAPD belum menyetujui keseluruhan. Mereka hanya menginginkan sekitar 25 usulan saja yang bisa diakomodasi,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menghambat realisasi aspirasi masyarakat yang telah diserap secara langsung dari lapangan. Terlebih, sejumlah sektor krusial seperti perikanan dan UMKM masih belum mendapatkan kejelasan terkait pengesahan kamus usulan tersebut.
“Termasuk kamus usulan untuk perikanan maupun UMKM, sampai sekarang belum juga disetujui. Ini tentu menjadi kendala bagi kita dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Muara Badak Ulu, Mitra Setiawan, menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa.
“Kami berharap masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga ikut mengawal dan memahami proses pembangunan. Kesadaran kolektif ini penting agar desa bisa berkembang sesuai kebutuhan bersama,” ujarnya.
Kegiatan BESEMPEKAT ini pun diharapkan mampu memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemangku kebijakan, sekaligus memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan yang nyata. (Mujahid)
