Samarinda – Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun menuai gelombang penolakan dari berbagai pihak, termasuk dari daerah. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan ini, mengingat anggaran yang ada saat ini saja masih belum mencukupi kebutuhan pembangunan di Kota Tepian.
Pemangkasan anggaran ini berdampak luas pada berbagai sektor, termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang harus memangkas dana sebesar Rp 4,81 triliun atau 75,2 persen dari total pagu Rp 6,39 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum juga terkena imbas besar dengan pengurangan anggaran hingga Rp 81,38 triliun dari total pagu Rp 110,95 triliun, atau setara 73,34 persen. Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami pemangkasan Rp 3,66 triliun dari anggaran Rp 5,27 triliun atau sebesar 69,4 persen.
Menanggapi kebijakan ini, Samri Shaputra mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran akan semakin memperburuk kondisi keuangan daerah, terutama di Samarinda. “Ya, kalau melihat kebutuhan sebenarnya, anggaran kita yang ada saja sekarang ini tidak cukup. Apalagi kalau nanti dipotong,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (19/2/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menekankan bahwa pemangkasan anggaran akan berdampak langsung pada program pembangunan di Samarinda. APBD murni tahun anggaran 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 4,9 triliun, lebih kecil dibandingkan APBD tahun sebelumnya yang mencapai Rp 5,1 triliun. Dengan adanya pemotongan dari pemerintah pusat, kondisi ini semakin mengkhawatirkan.
“Kalau ditanya setuju atau tidak, jelas kami tidak setuju. Efisiensi ini akan mempengaruhi pembangunan yang sudah direncanakan,” tegasnya. Samri menambahkan bahwa proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan publik berpotensi tertunda atau bahkan dibatalkan akibat berkurangnya alokasi dana.
Dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, Samri berharap pemerintah pusat bisa mengkaji ulang kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran, jika tidak dilakukan dengan pertimbangan matang, dapat menghambat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap ada solusi yang lebih baik agar pembangunan tetap berjalan dan tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkasnya.(Mujahid)
