Samarinda – Setiap konflik, sekecil apa pun, selalu memiliki jalan keluar yang bisa ditempuh tanpa harus berujung pada gesekan. Pandangan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, yang menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan di masyarakat secara damai dan berkeadilan.
Menurut legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, berbagai masalah sosial seperti sengketa lahan dan usaha masyarakat sebaiknya diselesaikan melalui dialog terbuka dan pendekatan kekeluargaan, agar tidak menimbulkan kericuhan di lapangan.
“Baik sebagai masyarakat biasa, anggota dewan, maupun pimpinan, tentu kita semua menginginkan yang terbaik. Kalau bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tanpa konflik dan tanpa ada pihak yang dirugikan, seharusnya tidak perlu terjadi keributan,” ujar Yenni di Samarinda. Kamis, (13/11/25)
Pernyataannya menanggapi laporan adanya dugaan penyekapan terkait persoalan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ia mengingatkan agar setiap pihak dapat menahan diri dan mengedepankan jalur damai.
“Jangan sampai tindakan seperti itu terulang. Kalau bisa diselesaikan secara kondusif dan damai, itu yang harus diutamakan,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Yenni mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim melalui Komisi I akan segera menjadwalkan pertemuan bersama Kementerian ATR/BPN guna membahas sejumlah persoalan pertanahan yang masih berlarut di wilayah Kaltim.
Selain menyoroti isu agraria di PPU, Yenni juga menyinggung keluhan masyarakat Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kutai Timur, mengenai pembangunan jalan provinsi sepanjang 20 kilometer yang tak kunjung tuntas meski sudah direncanakan sejak 45 tahun lalu.
Dari total panjang ruas jalan itu, baru sekitar separuh yang terealisasi. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut masih terisolasi dan kesulitan mengakses fasilitas dasar.
“Warga sudah menunggu selama puluhan tahun. Tapi saya percaya, dengan komitmen Gubernur untuk memprioritaskan infrastruktur dan pendidikan, masalah ini bisa diselesaikan bertahap. Kami di DPRD siap mendukung penuh agar jalan provinsi itu segera rampung, karena akses yang baik bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya soal infrastruktur, Yenni juga menyoroti persoalan lingkungan di Kutai Timur. Ia menerima laporan warga tentang dugaan pencemaran laut akibat tumpahan batu bara di wilayah kerja PT GAM. Kondisi itu diduga mengganggu mata pencaharian para nelayan setempat.
“Ada informasi dari warga bahwa saat menjala ikan, batu bara ikut terbawa ke jaring. Kalau memang benar terjadi pencemaran dan berdampak pada ekonomi warga, DPRD akan menindaklanjuti,” jelas Yenni.
Ia menambahkan, pihaknya siap menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara perusahaan dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil, termasuk kemungkinan kompensasi bagi warga terdampak.
“Kalau ada laporan resmi, kami akan tindaklanjuti. Harus ada kejelasan dan tanggung jawab agar tidak ada masyarakat yang dirugikan,” pungkasnya. (Mujahid)
