TENGGARONG, — Dalam upaya mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi memperkenalkan Sistem Informasi Data Pekerjaan Umum (SIDA-PU).
Peluncuran sistem ini berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Jumat pagi (20/6/2025) dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala bidang (Kabid) di lingkungan Dinas PU Kukar, menandai dimulainya era digitalisasi sistem pengelolaan proyek secara menyeluruh di instansi tersebut.
Di sela kegiatan tersebut, **Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Juniarti**, menjelaskan bahwa SIDA-PU dirancang untuk mengatasi berbagai persoalan teknis dan administratif, dalam pelaksanaan proyek, mulai dari keterlambatan laporan, tumpang tindih data, hingga kendala pemantauan progres di lapangan.
“Selama ini banyak kendala dalam monitoring kegiatan yang masih dilakukan secara manual,” katanya.
“Dan, SIDA-PU hadir sebagai platform digital yang mengintegrasikan seluruh data kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan,” ujarnya.
SIDA-PU dilengkapi fitur manajemen paket kegiatan, pelacakan realisasi fisik dan keuangan, validasi pembayaran, pencetakan laporan otomatis, hingga dashboard interaktif dengan sistem *Early Warning* untuk mendeteksi deviasi progres.
Sistem ini juga membagi hak akses berdasarkan peran, seperti KPA, PPK, PPTK, hingga akses pengawasan bagi BPK dan bagian keuangan.
Linda menambahkan, sistem ini mendukung integrasi dengan berbagai platform lain seperti SIPD, kepegawaian (Simpeg), dan sistem keuangan daerah. Dengan begitu, proses pelaporan dan pengawasan menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan.
“Kami ingin menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien, tidak hanya memudahkan petugas lapangan, tapi juga pimpinan dalam mengambil keputusan berdasarkan data real-time,” jelas Linda.
SIDA-PU dirancang sebagai sistem yang dinamis dan dapat berkembang menyesuaikan kebutuhan, baik dari sisi fungsionalitas maupun akuntabilitas.
“Harapannya, sistem ini bukan hanya sebagai alat bantu, tapi sebagai budaya kerja baru di lingkungan Dinas PU Kukar,” pungkasnya. (Adv-DPU Kukar)
