Samarinda — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mengefisienkan anggaran tahun 2027 dengan fokus pada program prioritas dan menghindari penganggaran yang tidak terserap.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Joko Istanto, usai mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027, di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, pada Kamis (16/4/2026).
Dalam keterangannya, Joko menekankan bahwa penyusunan anggaran 2027 harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah saat ini.
“Betul-betul memperhatikan anggaran 2027 untuk dapat menunjang capaian-capaian kinerja pemerintah, betul-betul diefisienkan dengan sekarang kondisi keuangan yang ada,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi terhadap program-program sebelumnya agar tidak terjadi penganggaran yang tidak dapat direalisasikan.
“Kemudian, tidak terulang lagi penganggaran yang tidak bisa digunakan, tidak diulangi lagi di tahun 2027 dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang memang menjadi prioritas atau urgent untuk dilaksanakan 2027,” lanjutnya.
Terkait program prioritas tahun depan, Joko menyebut pihaknya masih dalam tahap awal pembahasan dan belum menetapkan secara final. Saat ini, DLH Kaltim tengah melakukan pencermatan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Makanya kami lagi akan cermatin. Ini kan masih ranwal 2027. Kita akan cermatin mana nanti yang kita akan diskusikan sama Bappeda,” jelasnya.
Menurutnya, penentuan prioritas akan disesuaikan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian diturunkan ke dalam Renja perangkat daerah.
Selain itu, DLH Kaltim juga menyiapkan berbagai skenario anggaran untuk mengantisipasi dinamika kondisi fiskal ke depan.
“Kita menyesuaikan dengan perkembangan pendanaan kita nanti di akhir. Sekarang kita masih ceritanya pembahasan awal, tapi kita sudah wajib mengidentifikasi mana-mana nanti andai kata ada skenario A, kalau anggaran normal bagaimana, kalau anggaran tidak normal bagaimana, lebih tidak normal bagaimana, kita harus menyiapkan segalanya,” paparnya.
Ia menambahkan, pembahasan tersebut juga mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur agar penggunaan anggaran ke depan lebih tepat sasaran.
“Ketua DPR sangat membantu kita agar kita betul-betul bisa memanfaatkan nanti dana itu betul-betul sangat-sangat bermanfaat,” pungkasnya. (Iqbal Al-Fiqri)
