Tenggarong — DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat fungsi legislasi melalui pembahasan sejumlah rancangan regulasi daerah. Hal tersebut tercermin dalam Rapat Paripurna ke-12, ke-13, dan ke-14 Masa Sidang I yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kukar, Senin (5/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar, Ir. Ahmad Yani, didampingi Wakil Ketua I Abdul Rasid, Wakil Ketua II Junadi, dan Wakil Ketua III Aini Farida. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kukar diwakili Asisten I Sekretariat Daerah, Akhmad Taufik Hidayat.
Salah satu agenda utama dalam rangkaian rapat paripurna tersebut adalah penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar mengenai pengajuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Kedua Raperda tersebut mencakup pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang serta perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 terkait PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda).
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa setiap produk hukum yang dibahas harus memiliki urgensi dan landasan yang jelas. Menurutnya, pembentukan regulasi tidak semata-mata memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan daerah dan memberikan kepastian hukum.
“DPRD akan memastikan setiap pembahasan Raperda dilakukan secara cermat, sesuai ketentuan dan kebutuhan daerah. Tujuannya agar regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam agenda tersebut, laporan Bapemperda pada Rapat Paripurna ke-12 dibacakan oleh Budiman, sedangkan laporan pada Rapat Paripurna ke-13 disampaikan oleh Fatlon Nisa.
Pengajuan Raperda di luar Propemperda tersebut menjadi bagian dari upaya penyesuaian regulasi terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, proses pembahasan selanjutnya diharapkan dapat dilakukan secara teliti dengan memperhatikan aspek hukum, kelembagaan, serta dampak terhadap tata kelola pemerintahan.
Ahmad Yani berharap pembahasan kedua Raperda dapat berjalan lancar melalui koordinasi dan sinergi antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kukar.
“Harapan kita, pembahasan ini menghasilkan regulasi yang mampu mendukung penataan pemerintahan, pengelolaan aset daerah, serta kemajuan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
Melalui fungsi legislasi tersebut, DPRD Kukar berupaya memastikan setiap produk hukum daerah memiliki dasar yang kuat, relevan dengan kebutuhan pemerintahan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.(ADV)













