Samarinda: Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, memberikan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, usai mengikuti rapat evaluasi progres realisasi APBD 2025 bersama Dinas PUPR (7/7/2025).
Salah satu sorotan utamanya adalah ketiadaan database komprehensif terkait penanganan banjir. Menurut Deni, data yang akurat dan terukur sangat dibutuhkan untuk menentukan titik rawan dan menyusun langkah teknis yang tepat.
“Database penanganan banjir ini sangat krusial. Tanpa data yang akurat, intervensi teknis rawan salah sasaran. Ini yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek strategis yang kini tengah berjalan, termasuk pembahasan revisi tata ruang di tingkat kecamatan. Deni mengingatkan, proses ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan dikaji secara matang agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
“Kami akan inisiasi pertemuan lanjutan. Soal tata ruang ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut hajat hidup banyak warga,” ucapnya.
Terkait proyek Terowongan Samarinda, Deni mengakui adanya progres, namun ia menegaskan agar pengerjaan tidak asal cepat selesai. Aspek keselamatan dan kualitas konstruksi, menurutnya, harus menjadi prioritas utama.
“Terowongan ini harus betul-betul aman dan nyaman digunakan. Jangan karena dikejar target waktu, aspek penting seperti keselamatan dikorbankan,” ujarnya.
DPRD memastikan akan terus mengawal pembangunan infrastruktur agar sesuai rencana, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (adv)
