Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, kembali menyoroti permasalahan distribusi logistik di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dalam Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kaltim, yang digelar pada Senin (28/7/2025).
Ia mendesak agar pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, segera mengambil langkah konkret guna menurunkan beban biaya angkut barang, khususnya kebutuhan pokok bagi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
Menurut Ekti, ketergantungan Mahulu pada transportasi sungai menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap fluktuasi alam, seperti banjir dan surutnya air sungai.
Kondisi tersebut kerap menghambat arus logistik, terutama saat riam-riam seperti Riam Udang, Riam Alo, dan Riam Panjang tidak dapat dilalui oleh perahu pengangkut.
“Distribusi logistik masih 90 persen melalui jalur sungai. Ketika air surut atau riam muncul, mobilitas terganggu dan barang menjadi mahal. Ini kondisi yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.
Meski akses jalan darat menuju daerah pedalaman seperti Long Apari dan Long Pahangai mulai dibuka, Ekti menilai infrastruktur tersebut belum memadai untuk menjadi jalur alternatif.
Ia menyebut bahwa kondisi jalan yang belum layak menjadikan transportasi darat belum bisa diandalkan untuk distribusi rutin.
“Permukaan jalan memang sudah dibuka, tapi secara teknis belum optimal. Masyarakat tetap butuh sembako setiap hari, dan saat ini mereka masih tergantung pada sungai,” katanya.
Menjawab kondisi itu, Ekti mendorong agar subsidi ongkos angkut segera direalisasikan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap tingginya harga logistik.
Ia menyebut, DPRD Mahakam Ulu bersama Pemkab setempat telah menyusun skema bantuan subsidi yang tinggal menunggu implementasi di lapangan.
“Komunikasi kami dengan DPRD Mahulu menunjukkan bahwa anggaran sudah disiapkan. Sekarang tinggal pelaksanaannya supaya betul-betul menyasar masyarakat yang membutuhkan,” terang politisi Partai Gerindra itu.
Ekti juga meminta keterlibatan aktif dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mendukung upaya subsidi ini. Menurutnya, Mahakam Ulu sebagai wilayah perbatasan membutuhkan perhatian lebih agar tidak tertinggal dalam arus pembangunan daerah.
“Persoalan logistik ini menyangkut keadilan akses. Kita tidak bisa membiarkan warga Mahulu terus terbebani harga tinggi hanya karena jalurnya sulit. Jika perlu, Pemprov harus turun tangan agar subsidi ini berjalan maksimal,” tegasnya.
Ia berharap program subsidi logistik dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif, sembari menunggu pembenahan infrastruktur secara menyeluruh di kawasan pedalaman Kalimantan Timur.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
