SANGATTA – Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan fungsi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Desakan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kutai Timur, menekankan pentingnya sistem informasi yang optimal untuk mendukung tata kelola pemerintahan.
Baya Sargius, perwakilan fraksi yang juga anggota DPRD Kutim, menyatakan bahwa sistem ini harus mampu menampung seluruh data dan informasi dengan baik. Hal ini khususnya penting untuk mencatat setiap usulan yang muncul dari kegiatan reses anggota dewan.
“Fraksi Persatuan Indonesia Raya meminta Pemerintah untuk dapat memberi perhatian serius terhadap mekanisme Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD), agar berjalan optimal untuk mengakomodir seluruh data dan informasi tatakelola dari setiap usulan yang masuk melalui reses DPRD sehingga betul-betul terekam dengan baik untuk memberikan dampak besar pada kualitas pelayanan public serta meningkatkan transparansi pemerintah daerah sesuai fungsinya dalam mengintegrasikan seluruh informasi terkait perencanaan pembangunan daerah, laporan keuangan dan pengawasan pelaksanaan program daerah,” pungkas Baya Sargius.
Menurut pandangan fraksi, sistem informasi yang terkelola dengan baik akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan akuntabilitas. Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, dapat dipantau melalui sistem terpadu ini.
Dengan demikian, integrasi data menjadi kunci utama. Data perencanaan pembangunan dapat dikaitkan dengan laporan keuangan, sementara pelaksanaan program dapat dipantau perkembangannya secara real-time. Ini akan meminimalisir terjadinya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan.
Bagi masyarakat, keuntungan dari sistem yang optimal adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pengaduan dan aspirasi dapat lebih mudah dilacak dan ditindaklanjuti. Sementara bagi pemerintah, sistem ini mendukung transparansi kinerja sehingga kepercayaan masyarakat dapat meningkat.
Pada akhirnya, optimalisasi SIPD diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan efisien. Pembangunan daerah pun dapat berjalan dengan data yang akurat dan terukur, sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Kutai Timur. (ADV)
