Samarinda- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Samarinda menggelar aksi demonstrasi di Simpang Empat Lembuswana, Kamis (27/02/2025).
Aksi demonstrasi yang mengangkat tajuk “Indonesia Gelap” tersebut dilaksanakan sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan di tingkat daerah maupun nasional.
Kordinator Lapangan (Korlap) aksi GMNI Samarinda, Rossa, mengatakan berbagai kebijakan di masa pemerintahan Prabowo-Gibran yang tertuang dalam “Asta Cita” pada kenyataannya belum menunjukkan keberpihakan pada rakyat.
“Berbagai kebijakan yang hadir hari ini justru mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelolah negara yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Rossa, saat di wawancarai pada aksi demonstrasi di Simpang empat Lembuswana, Kamis (27/02/25).
Pada aksi demonstrasi tersebut berbagai persoalan penting juga menjadi catatan kritis selama berlangsungnya pemerintahan Prabowo-Gibran. GMNI Samarinda menyuarakan tujuh poin tuntutan salah satunya INPRES No. 1 Tahun Anggaran 2025 yang disebut berimbas pada pemangkasan sejumlah anggaran kementrian. Sehingga berakibat terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
“Kebijakan tersebut akan berisiko meningkatkan potensi PHK massal oleh berbagai perusahaan terhadap para pekerja dampak dari adanya efisiensi anggaran,” ujar Rossa.
Ia pun menyoroti sektor pendidikan yang juga terdampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Dimana Prabowo-Gibran telah melakukan pemangkasan anggaran pendidikan melalui Inpres No.1 Tahun Anggaran 2025.
“Keputusan ini mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam dalam memajukan dunia pendidikan, yang merupakan kunci memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang, ini jelas bertentangan dengan harapan masyarakat untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak bangsa,”jelasnya.
Lanjutnya, Rossa yang juga merupakan Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Adkesma) BEM Fisip Unmul menganggap berbagai ketimpangan kebijakan yang hadir di masa kepemimpinan Prabowo-Gibran merupakan efek dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengakibatkan terjadinya pembengkakan anggaran.
“Akibatnya kebutuhan mendasar rakyat pada sektor lainnya seperti pada sektor pendidikan dan kesehatan terabaikan dengan adanya program tersebut,” tutupnya.
Selain menyuarakan berbagai persoalan tersebut, GMNI Samarinda juga menyoroti berbagai persoalan lainnya seperti maraknya represifitas terhadap gerakan rakyat, maraknya konflik agraria, hingga isu daerah yang baru saja terjadi di Kota Samarinda beberapa waktu lalu yaitu, penabrakan jembatan mahakam yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Adapun tujuh poin tuntutan yang disuarakan oleh GMNI Kota Samarinda sebagai berikut :
1. Cabut Inpres No. 1 Tahun 2025
2. Usut tuntas dan Hentikan Represifitas Terhadap Gerakan Rakyat
3. Wujudkan Reforma Agraria Sejati Sesuai UUPA
4. Hentikan program strategis nasional yang tidak berpihak pada rakyat
5. Tolak pemangkasan anggaran pendidikan
6. Tolak makan bergizi gratis
7. Usut tuntas penabrakan jembatan sungai Mahakam
