Samarinda — Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2027 yang digelar di Ballroom Aratula Bapperida Samarinda, Rabu (1/4/2026)
Dalam forum tersebut, Ronal mengaku telah mencermati paparan dari pemateri, termasuk sambutan wali kota. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh usulan dari tingkat kecamatan bena⁹r-benar diterjemahkan menjadi program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami sebagai lembaga legislatif berharap apa yang nanti difinalkan benar-benar menjadi program yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Sungai Kunjang, Ronal juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara rencana kerja pemerintah daerah dengan kebutuhan riil di tingkat kecamatan. Ia menegaskan bahwa sektor dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama.
“Pada prinsipnya kami mengharapkan pembangunan dasar, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Tapi di luar itu masih banyak persoalan masyarakat yang juga perlu mendapat perhatian,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik harus dibarengi dengan penyederhanaan regulasi agar akses masyarakat terhadap layanan semakin optimal. Menurutnya, perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik harus berjalan beriringan.
Lebih lanjut, Ronal menyoroti tantangan fiskal yang diperkirakan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan RKPD 2027. Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berjalan menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam mengelola dan memaksimalkan penggunaan anggaran.
“Dengan keterbatasan anggaran, yang terpenting adalah bagaimana program yang disusun benar-benar tepat sasaran dan bisa dioptimalkan manfaatnya bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa optimalisasi anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, baik dalam sektor pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur.
Dalam konteks harmonisasi antara DPRD dan pemerintah kota, Ronal menyebut pihaknya telah diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Usulan tersebut mencakup pembangunan jalan, drainase, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
“Kami ingin pelayanan publik semakin meningkat, termasuk di tingkat dasar seperti Posyandu dan layanan untuk anak-anak. Namun tentu kita juga harus realistis dengan kondisi pembiayaan yang ada, jadi kita optimalkan saja,” ujarnya.
Di akhir, Ronal turut menyinggung isu yang tengah berkembang terkait rencana penghapusan bantuan keuangan (Benkeu) dari Pemprov Kaltim kepada kabupaten/kota pada 2027. Ia berharap dukungan tersebut tetap dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan daerah.
“Pemerintah kabupaten/kota adalah bagian dari pemerintah provinsi. Untuk percepatan pembangunan, baik infrastruktur maupun pelayanan publik, kami berharap bantuan keuangan dari provinsi tetap ada,” pungkasnya. (Mujahid)
