Samarinda – Ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah kembali menjadi sorotan serius, terutama bagi wilayah-wilayah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti Kalimantan Timur (Kaltim).
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyuarakan perlunya perombakan sistem keuangan nasional agar lebih adil dan mencerminkan kontribusi nyata daerah terhadap negara.
Hasanuddin menilai selama ini daerah seperti Kaltim telah memberikan sumbangsih besar dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan, kehutanan, dan komoditas lainnya. Namun, nilai Dana Bagi Hasil (DBH) yang dikembalikan dinilai jauh dari proporsional.
“Kami menyumbang besar, tapi yang kembali ke daerah tidak sebanding. Ini sudah berlangsung terlalu lama dan harus dibenahi,” ujarnya, Minggu (27/7/2025).
Ia menekankan bahwa ketidakadilan fiskal ini tidak hanya berdampak pada lambannya pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Wilayah penghasil SDA justru kerap tertinggal dibanding daerah yang tidak memiliki kekayaan serupa.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah pusat membuka ruang koreksi terhadap formula pengalokasian DBH dan mendengar aspirasi dari daerah-daerah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Hasanuddin juga menilai pentingnya diplomasi fiskal sebagai strategi kolektif untuk memperjuangkan keadilan struktural di tingkat nasional. Ia mengusulkan pembentukan aliansi antardaerah penghasil SDA sebagai forum advokasi bersama dalam menekan percepatan reformasi kebijakan fiskal.
“Ini bukan sekadar wacana lokal. Ini agenda strategis nasional. Kami ingin suara daerah punya bobot dalam proses perumusan kebijakan keuangan negara,” tegasnya.
DPRD Kaltim, kata Hasanuddin, siap mengambil peran aktif dalam mendorong perubahan melalui jalur-jalur konstitusional. Berbagai gagasan strategis dan rekomendasi kebijakan akan terus dikawal agar alokasi keuangan pusat lebih mencerminkan asas keadilan dan pemerataan.
Ia juga menyerukan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, hingga pelaku usaha lokal dalam membentuk kesadaran bersama mengenai hak-hak fiskal daerah. Sehingga, hanya dengan kolaborasi multisektor perjuangan ini bisa bergerak lebih kuat.
“Keadilan fiskal bukan tugas segelintir orang. Ini kepentingan bersama. Kalau tidak diperjuangkan secara kolektif, ketertinggalan akan terus diwariskan ke generasi berikutnya,” tutup Hasanuddin. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
