SAMARINDA – Kawasan Polder Air Hitam yang semakin ramai dikunjungi warga dinilai belum sepenuhnya ditunjang fasilitas publik yang memadai. Minimnya penerangan pada malam hari hingga parkir kendaraan yang belum tertata menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda karena berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti pemerintah melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan terhadap penerangan jalan maupun pengaturan lalu lintas dan parkir.
Menurutnya, kawasan yang menjadi ruang publik dan ramai digunakan masyarakat hingga malam hari semestinya memiliki pencahayaan yang memadai. Kondisi yang terlalu gelap dikhawatirkan membuka celah munculnya aktivitas yang mengganggu ketertiban maupun keamanan lingkungan.
“Kalau kawasan publik ramai sampai malam, penerangan tentu harus menjadi perhatian. Jangan sampai kondisi yang gelap justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat,” ujar Helmi, Senin (10/8/2026)
Ia meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada keluhan masyarakat, tetapi segera dibahas bersama dinas teknis untuk mengetahui kebutuhan perbaikan maupun penambahan fasilitas penerangan di sekitar polder.
Selain PJU, persoalan lain yang muncul seiring meningkatnya kunjungan masyarakat adalah penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir. Kondisi tersebut dinilai membuat kawasan semakin semrawut, terutama ketika jumlah pengunjung meningkat pada waktu-waktu tertentu.
Helmi menilai pemerintah dapat mempertimbangkan penyediaan kantong parkir resmi sebagai bagian dari penataan kawasan. Selain membuat arus kendaraan lebih teratur, fasilitas tersebut juga berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola dengan mekanisme yang jelas.
“Kalau fasilitas parkir disiapkan dengan baik, pengunjung lebih nyaman dan aktivitas usaha di sekitar kawasan juga bisa berjalan lebih tertib. Pemerintah pun bisa mengaturnya secara resmi,” jelasnya.
Di sisi lain, Helmi menyambut positif pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Polder Air Hitam. Keberadaan pedagang dan pelaku UMKM dinilai menunjukkan kawasan tersebut telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang memiliki nilai ekonomi bagi warga.
Namun, perkembangan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan kawasan yang baik. Kebersihan, ketertiban, keamanan, hingga pengaturan aktivitas perdagangan perlu diperhatikan agar geliat ekonomi tidak mengurangi fungsi Polder Air Hitam sebagai ruang publik.
DPRD Samarinda selanjutnya akan mendorong koordinasi dengan OPD terkait untuk membahas kebutuhan penerangan dan penataan parkir di kawasan tersebut. Helmi berharap pembenahan dilakukan secara menyeluruh sehingga Polder Air Hitam dapat menjadi ruang publik yang aman sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami akan komunikasikan dengan dinas terkait supaya persoalan fasilitas dan penataan di Polder Air Hitam bisa ditangani dengan baik,” pungkasnya. (Adv)
