Tenggarong,- Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Junadi, mendorong penyelesaian persoalan status lahan pembangunan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu. Kejelasan aspek hukum dan administrasi dinilai penting agar pembangunan di atas lahan tersebut tidak menyisakan persoalan kepemilikan di kemudian hari.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar yang dipimpin Junadi di Ruang Rapat Wakil Ketua II DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Bagian Tata Pemerintahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kukar, serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kukar.
Dalam pembahasan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah status tanah eks Kayumas yang digunakan untuk pembangunan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, lahan tersebut sebelumnya disebut telah berstatus sebagai milik negara berdasarkan surat dari pihak pemerintah.
Namun, dalam perkembangannya, muncul keberatan dari warga yang mengklaim masih memiliki hak atas sebagian lahan tersebut. Keberatan itu berkaitan dengan persoalan penyelesaian nilai taksasi tanah.
Menanggapi kondisi tersebut, Junadi meminta instansi terkait tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh dokumen dan riwayat kepemilikan tanah diperiksa secara menyeluruh.
Menurutnya, setiap klaim harus ditelusuri berdasarkan bukti administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut diperlukan agar penyelesaian persoalan memiliki dasar yang jelas serta tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap proses pengadaan dan penguasaan lahan sebelum pembangunan dilaksanakan. Pemerintah daerah perlu memastikan kejelasan status tanah agar pemanfaatan aset pemerintah tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan.
Sebagai tindak lanjut, Junadi meminta agar pembahasan kembali dilanjutkan pada Senin pekan depan dengan melibatkan lebih banyak instansi teknis yang memiliki kewenangan dan keterkaitan langsung dengan persoalan tersebut.
Instansi yang akan diundang meliputi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Loa Kulu, serta Kepala Desa Ponoragan.
Melalui pertemuan lanjutan tersebut, DPRD Kukar berharap seluruh pihak dapat menyampaikan dokumen dan keterangan yang diperlukan sehingga persoalan status lahan dapat ditangani secara komprehensif.
Junadi menegaskan, penyelesaian persoalan ini perlu mengedepankan koordinasi, ketelitian administrasi, dan kepastian hukum. Dengan demikian, pemanfaatan aset pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menghambat keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Loa Kulu. (ADV)













