Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi penopang gizi anak sekolah justru menuai keresahan. Sejumlah laporan di lapangan menyebut adanya kasus siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap hidangan dari program tersebut. Kondisi ini memicu DPRD Kaltim untuk mendesak evaluasi serius agar MBG tidak berubah menjadi ancaman kesehatan bagi pelajar.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai pelaksanaan MBG tidak boleh terus-menerus bergantung pada vendor pemenang tender. Menurutnya, sekolah seharusnya diberi kewenangan penuh untuk mengelola, karena mereka paling memahami kebutuhan anak didik.
“Keracunan yang terjadi itu alarm penting. MBG memang program prioritas nasional dari Presiden terpilih Prabowo, tapi kalau praktik di lapangan tidak diperbaiki, justru bisa mencederai cita-cita besar itu. Jadi perbaikan wajib dilakukan segera,” tegas Agusriansyah.
Ia menilai, ketika sekolah mengatur langsung distribusi, ada peluang mempercepat pelayanan sekaligus menyesuaikan menu dengan kondisi lokal. Selain itu, penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh pihak sekolah akan membuat penggunaan dana lebih terbuka dan akuntabel.
Agusriansyah juga mengingatkan bahaya jika sekolah hanya menjadi penerima makanan jadi dari pihak ketiga.
“Kalau sepenuhnya diserahkan ke penyedia, ada risiko kualitas turun. Itu yang bisa memicu masalah kesehatan seperti keracunan,” jelasnya.
Legislator dari PKS ini bahkan menyebut, beberapa laporan lapangan memperlihatkan kualitas makanan sebelum MBG digulirkan justru lebih baik. Sekolah yang dulu mengelola secara mandiri dinilai lebih bisa menghadirkan menu yang layak dibandingkan menu pengganti dari program sekarang.
Dengan berbagai temuan tersebut, ia mendorong agar pemerintah daerah maupun pusat segera meninjau ulang pola pelaksanaan MBG.
“Program ini sebenarnya strategis untuk meningkatkan kualitas gizi siswa. Tapi yang lebih utama, harus aman, cepat, efektif, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan tiap sekolah,” tutupnya. (Mujahid)
