Samarinda – Di tengah geliat pembangunan pendidikan yang diklaim terus ditingkatkan, sebuah sekolah negeri di jantung ibu kota provinsi justru luput dari perhatian.
SMAN 4 Samarinda, yang berlokasi di kawasan Rapak Dalam, Loa Janan Ilir, menjadi potret ketimpangan yang dinilai mengkhawatirkan oleh DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyoroti kondisi sekolah yang sudah berdiri sejak lebih dari 40 tahun itu namun belum pernah tersentuh alokasi pembangunan fisik dari APBD provinsi. Ia menyebut situasi ini sebagai bentuk ketidakadilan dalam kebijakan pendidikan daerah.
“Bagaimana mungkin sebuah sekolah negeri di wilayah administratif kota tidak pernah mendapat perhatian anggaran? Ini bukan sekadar soal infrastruktur, ini soal keadilan akses pendidikan,” tegas Darlis, Sabtu (28/6/2025).
Menurutnya, lokasi SMAN 4 yang berada di wilayah padat penduduk dan kawasan rawa kerap dijadikan alasan untuk menunda pembangunan. Padahal, justru tantangan geografis itu seharusnya dijawab dengan solusi yang kontekstual dan inovatif.
“Bukan berarti karena sulit dijangkau, lantas dibiarkan. Kalau daerahnya rawa, ya gunakan konsep bangunan panggung. Pemerintah harus menyesuaikan, bukan menghindar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung ketimpangan yang mencolok antara SMAN 4 dengan sekolah-sekolah lain yang berada di pusat kota. Fasilitas modern seperti gedung bertingkat, laboratorium lengkap, hingga aula serbaguna menjadi hal lazim bagi sekolah-sekolah unggulan, sementara di SMAN 4, ruang belajar pun masih menjadi persoalan.
“Ini bukan semata-mata karena keterbatasan anggaran, tapi karena distribusi perhatian yang tidak merata. Sekolah di pinggiran seolah tak masuk radar prioritas,” katanya.
Darlis mendesak agar Pemerintah Provinsi Kaltim segera memasukkan SMAN 4 dalam daftar prioritas pembangunan, khususnya dalam APBD Perubahan 2025.
Ia menilai, sudah terlalu lama siswa dan guru di sekolah tersebut menunggu perubahan yang tak kunjung datang.
“Pendidikan tidak boleh eksklusif untuk sekolah favorit saja. Pemerintah harus hadir secara merata, terutama di wilayah yang paling tertinggal,” ujarnya.
Lebih jauh, Darlis mengingatkan bahwa komitmen membangun sumber daya manusia unggul akan sulit terwujud jika fasilitas dasar di sekolah-sekolah pinggiran terus dikesampingkan. Baginya, pemerataan bukan sekadar jargon, tapi harus terwujud dalam bentuk nyata.
“Kalau kita sungguh-sungguh ingin Kaltim maju, maka prioritasnya jelas: bantu yang tertinggal, bangun yang paling membutuhkan,” tutupnya. (ADV DPRD KALTIM)
Penulis NA
