Samarinda – Di tengah wacana nasional soal model penanganan kenakalan remaja melalui pendekatan barak militer, Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan pentingnya menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal.
Menurutnya, penanganan siswa bermasalah di Kaltim sebaiknya mengedepankan nilai edukatif dan pendekatan humanis.
“Setiap daerah punya karakteristik sendiri. Pendekatan represif justru bisa memicu dampak psikologis yang lebih buruk bagi siswa,” ujar Hasanuddin, Jumat (13/6/2025).
Hasanuddin menyoroti pentingnya pembinaan karakter pelajar melalui cara yang membimbing, bukan menghukum.
Ia mengakui bahwa persoalan pelanggaran kedisiplinan dan kekerasan antar pelajar perlu ditangani serius, namun tidak dengan metode ekstrem yang bisa menjauhkan mereka dari dunia pendidikan.
“Kalau ada insiden, tentu perlu disikapi. Tapi bukan dengan pendekatan militeristik. Kita ingin pelajar tetap tumbuh dalam lingkungan yang mendukung proses pendewasaan mereka secara sehat,” tegasnya.
Meski begitu, Hasanuddin menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kasus kenakalan pelajar yang masuk ke DPRD Kaltim, baik dari sekolah, orang tua, maupun organisasi masyarakat.
“Kami terbuka jika ada laporan. Silakan sampaikan, akan kami teruskan ke komisi dan dinas terkait untuk dicarikan solusinya bersama,” tambahnya.
Ia juga berharap Pemprov Kaltim dalam menyusun kebijakan ke depan mampu menghadirkan solusi yang berpihak pada penguatan mental dan moral pelajar, bukan semata mengedepankan hukuman.
“Pendidikan itu soal membentuk, bukan menekan. Kalau ada permasalahan, mari selesaikan dengan cara yang tidak meninggalkan luka,” tutup Hasanuddin.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
