TENGGARONG – Koperasi Kelapa Sawit Belayan Sejahtera di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kembali menegaskan kontribusinya terhadap negara melalui setoran pajak yang konsisten dan signifikan.
Meski sebagian lahan perkebunan anggota koperasi berada di kawasan yang masih diperdebatkan status hukumnya, mereka terus menunjukkan bahwa aktivitas perkebunan ini tidak hanya menopang kehidupan ribuan keluarga tetapi juga mendukung pembangunan nasional.
Ketua Koperasi Belayan Sejahtera, Jamaludin, mengungkapkan bahwa koperasi tersebut menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Rp 1 miliar setiap bulan.
Total kontribusi tahunan mencapai Rp 12 miliar, dan jika diakumulasi selama 25 tahun masa produktif tanaman kelapa sawit, angkanya mencapai Rp 300 miliar.
“Artinya, selama masa produktif sawit, koperasi ini menyumbang hingga Rp 300 miliar. Ini adalah kontribusi nyata dari para petani kelapa sawit yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal,” kata Jamaludin pada Sabtu (23/11/2024).
Saat ini, Koperasi Belayan Sejahtera memiliki 1.067 anggota aktif dengan total lahan perkebunan seluas 3.700 hektare. Setiap bulan, koperasi memproduksi sekitar 3.800 hingga 5.000 ton Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
Hasil produksi ini menjadi sumber utama penghidupan bagi anggota koperasi, sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi kawasan sekitar.
“Kebun kelapa sawit ini telah menjadi tumpuan hidup ribuan keluarga di Desa Muai dan sekitarnya. Hasil kebun tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup para petani, tetapi juga mendukung pembangunan negara melalui pajak yang kami bayarkan secara rutin,” lanjut Jamaludin.
Namun, di balik kontribusi besar tersebut, Jamaludin mengakui bahwa sekitar 50 persen lahan kebun sawit anggota koperasi berada di kawasan yang berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).
Hal ini membuat perkebunan tersebut kerap menjadi sasaran sengketa lahan dan ancaman regulasi.
Meski demikian, Jamaludin menegaskan bahwa koperasi tetap berkomitmen mencari solusi agar aktivitas perkebunan tetap berlanjut tanpa mengabaikan aspek legalitas.
“Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali status kawasan KBK ini. Kebun-kebun yang berada di kawasan tersebut bukan hanya menghidupi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi negara,” jelas Jamaludin.
Para petani berharap agar pemerintah memberikan dukungan penuh, termasuk upaya untuk mengubah status kawasan KBK menjadi kawasan yang dapat dikelola secara sah oleh masyarakat.
Mereka juga menginginkan agar hambatan regulasi yang kerap menghalangi aktivitas perkebunan dapat diminimalkan, sehingga keberlangsungan hidup petani dan program pembangunan tetap terjaga.
“Pengelolaan kebun ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi penghidupan utama bagi masyarakat. Kami hanya ingin terus melanjutkan aktivitas ini dengan dukungan penuh dari pemerintah,” ujar salah satu petani anggota koperasi.
Jamaludin menambahkan, kontribusi koperasi ini bukan hanya dalam bentuk pajak, tetapi juga mendukung pembangunan daerah dan menciptakan lapangan kerja di sektor perkebunan.
Ia berharap, pemerintah dapat melihat kontribusi ini sebagai alasan kuat untuk memberikan perhatian lebih pada nasib petani dan koperasi kelapa sawit di kawasan tersebut.
“Kami sedang berupaya agar kebun-kebun masyarakat yang berada di kawasan KBK itu bisa dipulihkan statusnya. Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi soal keberlangsungan hidup dan kesejahteraan ribuan keluarga yang bergantung pada sawit,” tegasnya.
Dengan kontribusi ekonomi yang besar dan peran penting dalam menopang kehidupan masyarakat lokal, koperasi ini berharap dapat menjadi contoh pengelolaan sawit yang berkelanjutan.
Mereka juga berharap pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang telah lama bergantung pada lahan tersebut.
Permasalahan ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan, demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. (ADV)
