TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sekali lagi menorehkan prestasi dengan dianugerahi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, sebuah indikator tata kelola keuangan daerah yang baik.
Opini WTP diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kukar untuk Tahun Anggaran 2023. Penghargaan ini disampaikan oleh Agus Priyono, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, kepada Bupati Kukar, Edi Damansyah, dan Abdul Rasid, Ketua DPRD Kabupaten Kukar, dalam sebuah seremoni di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim di Samarinda pada tanggal 3 Mei 2024.
Bupati Edi Damansyah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi.
“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh tim, termasuk Sekda Kukar, Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD, dan semua pihak yang telah menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab keuangan di tahun 2023 yang menghasilkan opini WTP,” ucap Edi.
Edi menambahkan bahwa pencapaian opini WTP adalah bukti dari pengelolaan keuangan daerah yang telah sesuai dengan regulasi dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. “Yang paling penting adalah laporan keuangan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tuturnya.
Edi juga menekankan pentingnya menjaga opini WTP sebagai acuan evaluasi untuk program-program yang lebih efektif, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kukar.
“Alhamdulillah, kita terus mencapai kemajuan, dan setiap tahun kita berhasil memenuhi target prioritas,” ujar Edi dengan penuh optimisme. Ia percaya bahwa manajemen keuangan Kukar akan terus membaik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Agus Priyono dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim mengakui bahwa meskipun ada tantangan dalam pengelolaan keuangan, hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPD. Ia menekankan pentingnya mengikuti rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk meningkatkan transparansi keuangan.
Pencapaian ini menandakan komitmen Kukar dalam mengelola keuangan dengan baik, menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur untuk meningkatkan tata kelola keuangan publik. (Yah/ADV/DiskominfoKukar)
