SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk memperkuat budaya transparansi di seluruh jajaran pemerintahan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Kutim yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang penyerahan PPID Award 2025 kepada instansi yang dinilai paling konsisten menjalankan keterbukaan informasi.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, yang membuka acara, menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya bukti kepatuhan pada aturan, melainkan juga sebuah upaya untuk membangun kepercayaan publik. “Pemerintah yang terbuka akan lebih dipercaya masyarakat. Transparansi adalah pondasi pelayanan publik yang baik,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), M. Faisal, mengingatkan bahwa menutup informasi di era digital justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan. “Semakin suatu hal ditutup-tutupi, masyarakat justru semakin penasaran dan akan mencari tahu sendiri dari berbagai sumber. Jangan tunggu viral untuk bertindak, kita harus rangkul mereka dan memberikan pemahaman” tegasnya.
Kepala Dinas Kominfo Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, menyampaikan bahwa kuesioner PPID akan menjadi dasar evaluasi keterbukaan informasi. Dari 35 perangkat daerah, masih ada 11 yang belum mengisi, sementara dari 139 desa, hanya empat yang berpartisipasi. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Pejabat yang menutup akses informasi bisa dikenai pidana satu tahun atau denda maksimal Rp5 juta. Ini merupakan tanggung jawab moral dan hukum,” ujar Ronny.
Salah satu penerima PPID Award, RSUD Kudungga, mengaku bahwa penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus memperbaiki layanan publik. “Kami ingin masyarakat merasa dilayani dan mendapat informasi yang mereka butuhkan,” ujar Direktur RSUD Kudungga, dr. Yusuf.
Melalui rakor ini, Pemkab Kutim berharap bahwa budaya keterbukaan semakin meluas, sehingga partisipasi masyarakat meningkat dan kepercayaan terhadap pemerintah terus tumbuh. (ADV/ProkopimKutim/SMN)
