SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPKB) terus mendorong program Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR). Sosialisasi kegiatan ini digelar Kamis (10/10/2025) di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim.
Program ini merupakan Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) pemerintah pusat yang menekankan pengendalian penduduk berbasis hak dan peningkatan layanan kesehatan reproduksi. Fokus utama adalah wilayah 3T—tertinggal, terluar, dan perbatasan—serta kawasan transmigrasi, untuk menjamin akses layanan KB yang merata.
Seksab Kutim, Rizali Hadi, yang membuka kegiatan mewakili Wakil Bupati Kutim, menyampaikan bahwa program KBKR Wilayah Khusus ini tidak hanya menitikberatkan pada angka partisipasi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat. “Kita ingin memastikan keadilan sosial dalam pelayanan KB, terutama bagi keluarga di wilayah 3T dan transmigrasi,” kata Rizali.
Dalam kesempatan itu, Al-Kafit Hidayat dari BKKBN Kaltim menjelaskan, kegiatan ini menargetkan 100 akseptor KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Pendekatan ini diharapkan dapat menurunkan angka kehamilan yang tidak direncanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan KB.
Sebelum acara, rombongan melakukan kunjungan lapangan ke praktik mandiri bidan Triana Nur di Jalan Yos Sudarso IV dan ke lokus keluarga berisiko stunting. Langkah ini menunjukkan integrasi antara layanan KB, kesehatan ibu-anak, dan pencegahan stunting yang menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah.
Sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor, program juga diwarnai penyerahan bantuan bagi 12 keluarga berisiko stunting, hasil kerja sama BKKBN Kaltim, DPPPKB Kutim, dan PT Pama Persada Nusantara. Selain itu, RSU Medika Utama Sangatta menerima bantuan alat kesehatan berupa implant kit dan IUD kit untuk memperkuat pelayanan kontrasepsi jangka panjang.
Rizali menutup kegiatan dengan menegaskan pentingnya sinergi semua pihak. “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci agar program ini berhasil, sekaligus menjadi model pelayanan terpadu yang efektif di Kutim,” ujarnya. (ADV/ProkopimKutim/SMN)
