SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan respons terhadap perlambatan ekonomi yang tengah dialami daerah. Menurutnya, situasi tersebut membutuhkan kebijakan yang cepat sekaligus terukur agar roda perekonomian kembali bergerak.
Hal itu disampaikannya setelah menghadiri Musrenbang penyusunan RKPD 2027 yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Sangatta.
Mahyunadi menilai laju pertumbuhan ekonomi yang hanya berada di kisaran satu persen menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi terhadap strategi pembangunan. Ia menegaskan langkah pemulihan harus diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat.
Untuk itu, pemerintah daerah akan mengumpulkan tim ekonomi guna membahas berbagai strategi yang dapat memperkuat sektor-sektor produktif.
“Kita harus segera duduk bersama dengan tim ekonomi untuk merumuskan strategi yang lebih konkret,” ujar Mahyunadi. Ia menambahkan, langkah yang diambil harus cepat dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas agar dampaknya dapat segera dirasakan.
Meski menghadapi tantangan, Pemkab Kutim tetap mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 10,74 persen pada 2027. Target tersebut dianggap sebagai dorongan agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih maksimal dalam mendukung pembangunan.
Mahyunadi mengakui capaian tersebut tidak mudah diwujudkan mengingat kondisi ekonomi saat ini masih melambat. Namun, ia percaya target tersebut bisa dicapai apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan program prioritas.
Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan antara program pembangunan tahun 2026 dengan RKPD 2027. Menurutnya, kesinambungan tersebut akan menjaga efektivitas pelaksanaan program sehingga tidak terhenti akibat pergantian siklus anggaran.
Selain sinkronisasi program, Mahyunadi meminta agar proses perencanaan tidak sekadar mengejar indikator administratif. Ia mengingatkan seluruh perencana pembangunan untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada target di atas kertas, melainkan harus disusun berdasarkan fakta dan dinamika yang terjadi di lapangan. Kita harus melihat apa yang benar-benar dibutuhkan warga,” tegasnya.
Ia juga menilai penguatan UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan infrastruktur produktif menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi daerah.
Di sisi lain, Mahyunadi mengimbau seluruh perangkat daerah agar tidak hanya mengandalkan APBD Kutim. Menurutnya, peluang dukungan dari pemerintah pusat maupun kemitraan dengan sektor swasta harus dimanfaatkan secara maksimal.
“Kita harus lebih aktif, bergerak, dan membangun komunikasi ke pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran maupun program,” pungkasnya.(adv)
