Samarinda – Ketergantungan daerah terhadap sektor tambang terus menjadi sorotan, terutama di wilayah seperti Kutai Timur (Kutim), yang selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Namun, ketika sumber daya alam tak lagi bisa diandalkan, muncul pertanyaan besar apakah Kutim siap menghadapi era pascatambang.
Pertanyaan itu pula yang mengemuka dari pernyataan anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah. Menurutnya, sudah saatnya perusahaan-perusahaan besar yang selama ini mengeruk kekayaan alam Kutim berperan lebih serius dalam membangun kekuatan ekonomi masyarakat lokal, khususnya melalui pengembangan sektor UMKM.
“Ketika tambang-tambang mulai tutup, masyarakat tak bisa dibiarkan limbung. Ekonomi kerakyatan harus disiapkan dari sekarang, dan itu tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah,” kata Syarifatul, Jum’at (25/7/2025).
Ia menegaskan bahwa keberadaan UMKM bukan hanya pelengkap, melainkan tulang punggung ekonomi daerah jika dikelola secara strategis.
Namun realitas di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku UMKM berjalan sendiri tanpa pendampingan berkelanjutan dari sektor swasta.
“Selama ini kontribusi perusahaan seringkali berhenti di program CSR yang sifatnya seremonial. Padahal yang dibutuhkan adalah dukungan jangka panjang yang riil: akses modal, pelatihan, dan pasar,” ujarnya.
Syarifatul juga menyinggung sejumlah produk lokal seperti amplang batu bara yang dinilainya memiliki potensi besar jika dibina secara serius.
Menurutnya, produk khas daerah semacam itu bisa menjadi ikon ekonomi baru Kutim bila didorong melalui kemitraan yang kuat antara industri dan pelaku usaha kecil.
“Potensi itu ada, tinggal bagaimana mengemas dan memasarkan. Tapi pelaku UMKM tidak bisa berjuang sendirian. Perusahaan yang selama ini mengambil dari tanah Kutim, harus mulai berkontribusi untuk menumbuhkan ekonomi pascatambang,” tuturnya.
Ia menyuarakan perlunya pendekatan pembangunan inklusif yang tidak hanya berpihak pada sektor-sektor besar, tetapi juga membuka ruang luas bagi ekonomi rakyat.
Sehingga, perubahan paradigma ini mutlak diperlukan agar Kutim tidak hanya dikenang sebagai daerah tambang, tapi juga sebagai daerah yang berhasil melakukan transformasi ekonomi.
“Transisi ini bukan pilihan, melainkan keharusan. Kalau perusahaan mau berpikir jangka panjang, maka berinvestasi dalam UMKM hari ini adalah langkah strategis untuk memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
