Samarinda – Meski tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menurun, sejumlah pihak mulai mengingatkan soal risiko laten di balik tren positif tersebut.
Struktur ketenagakerjaan yang masih terfokus pada sektor ekstraktif dinilai bisa menimbulkan ketimpangan jangka panjang dan memperlemah daya tahan ekonomi daerah.
Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menggarisbawahi bahwa dominasi lapangan kerja di sektor tambang dan konstruksi—dua sektor yang fluktuatif dan rentan terhadap krisis global—berpotensi menimbulkan distorsi dalam pembangunan ketenagakerjaan.
“Menurunnya angka pengangguran memang patut diapresiasi, tetapi itu belum menjamin keberlanjutan jika penyerapannya terkonsentrasi di sektor yang bersifat sementara dan tidak inklusif,” ujarnya, Jum’at (25/7/2025).
Data Badan Pusat Statistik mengungkap bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penambahan tenaga kerja di sektor tambang melonjak signifikan.
Namun sayangnya, sektor produktif seperti pertanian modern, industri manufaktur, teknologi digital, dan ekonomi kreatif masih belum menunjukkan geliat yang sebanding.
Agusriansyah menilai kondisi ini sebagai gejala ketidakseimbangan struktural yang berpotensi memperlemah fondasi ekonomi jangka panjang.
“Ketika sektor dominan adalah yang cepat usang atau habis masa pakainya, maka daerah tak punya daya tahan ketika siklus industri itu berubah,” katanya.
Ia menekankan perlunya reformasi pendekatan dalam pembangunan ketenagakerjaan. Menurutnya, investasi terhadap sumber daya manusia terutama generasi muda harus diarahkan pada sektor masa depan, bukan hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek.
“Anak-anak muda kita punya potensi luar biasa, tapi mereka butuh akses pada pelatihan yang relevan, teknologi, dan ekosistem industri yang progresif. Bukan sekadar pelatihan asal jadi yang hanya menghabiskan anggaran,” tegas politisi dari Fraksi PKS ini.
Agusriansyah juga menyoroti lemahnya integrasi antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri di daerah.
Ia menyebut bahwa banyak lulusan pendidikan vokasi belum mampu menjawab tantangan pasar kerja karena kurikulum yang tidak adaptif terhadap arah pembangunan Kaltim.
“Kalau dunia pendidikan dan industri tidak duduk bersama, maka yang terjadi adalah mismatch yang merugikan semua pihak. Kita butuh penyelarasan agar pendidikan menjadi mesin pencetak pelaku ekonomi, bukan sekadar pencari kerja,” jelasnya.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah provinsi agar menyusun peta jalan ketenagakerjaan yang berbasis riset dan partisipatif. Peta jalan ini menurutnya harus menjadi panduan strategis yang mampu mengarahkan investasi, pelatihan, dan pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi lokal.
“Kita tak bisa hanya mengejar penurunan angka pengangguran semata. Kita harus mulai membangun struktur ekonomi baru yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi transformasi global,” pungkasnya. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
